SuaraTani.com – Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan langkah taktis guna mengintervensi daya ungkit struktur ekonomi masyarakat selama masa pandemi, termasuk di Indonesia bagian Timur.
Langkah taktis tersebut, salah satunya dengan terus mendorong program prioritas yang secara langsung punya daya ungkit terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi para pembudidaya ikan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan, Indonesia bagian Timur akan jadi prioritas untuk memperbaiki Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) yang ada saat ini.
Slamet menuturkan dilihat dari sebaran wilayah, rata rata NTPi di Indonesia Timur masih tertinggal dibanding wilayah lain di Indonesia bagian Barat. Padahal menurutnya, banyak Provinsi di Indonesia Timur sebagai basis sumber daya.
Dalam pengamatan Slamet, disparitas nilai tukar tersebut akibat tingkat inflasi yang berbeda-beda di setiap daerah.
"Saya kira ini ‘PR’ kita bagaimana usaha budidaya yang digeluti betul-betul efisien, sehingga ada nilai tambah ekonomi yang optimal dan pada ujungnya akan memberikan daya ungkit tinggi terhadap NTPi. Kami telah tugaskan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu untuk memfasilitasi akses agar pembudidaya mampu meningkatkan efisiensi produksi, salah satunya dengan intervensi bantuan langsung," jelas Slamet, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/2/2021), di Jakarta.
Slamet juga menegaskan, intervensi ini dimaksudkan untuk memperkokoh struktur ekonomi pembudidaya yang masih riskan terhadap goncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
"Jadi selama pandemi ini kami akan konsisten terus mendorong berbagai stimulus langsung. Ini yang harus dilakukan secara cepat, tepat dan terukur. Di samping kita tetap pantau dan perbaiki dari hal rantai pasoknya," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPBAT Tatelu, Fernando Jongguran dalam keterangannya di Manado membeberkan, dalam kurun waktu tahun 2020, BPBAT Tatelu telah menyalurkan bantuan budidaya ikan sistem bioflok sebanyak 60 paket yang tersebar di enam provinsi.
Masing-masing sebanyak 28 paket di Sulawesi Utara, 11 paket di Provinsi Sulawesi Barat, 10 paket di Sulawesi Selatan, empat paket di Sulawesi Tengah, empat paket di Sulawesi Tenggara dan tiga paket di Provinsi Gorontalo.
Untuk budidaya ikan hias, kata Fernando, BPBAT Tatelu menyalurkan bantuan sebanyak lima paket di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan, bantuan budidaya ikan sistem minapadi, BPBAT Tatelu menyalurkan sebanyak 15 paket di Provinsi Sulawesi Utara.
Penyaluran bantuan berupa sarana dan prasarana ini kata dia, bertujuan untuk mendukung program pemulihan perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19. Selain tentunya membantu ketercukupan masyarakat akan kebutuhan ikan untuk konsumsi.
“Intinya kami siap berada di tengah-tengah pembudidaya untuk menjamin berbagai kemudahan akses yang berkaitan dengan proses produksi, termasuk pendampingan teknologi," tutur Fernando.* (putri)
