SuaraTani.com - Jakarta| Pemerintah mempermudah akses pangan bagi masyarakat melalui penderasan pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng Minyakita ke pasar-pasar rakyat.
"Berasnya banyak, minyak gorengnya banyak. Itu nggak boleh naik. Kemudian distribusinya, ini ada Dirut Bulog. Aku minta tolong distribusinya diperbaiki ke seluruh Indonesia. Kami berupaya keras untuk rakyat Indonesia," kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dalam suatu dialog di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, ini pertama dalam sejarah stok (cadangan beras pemerintah) tertinggi, yaitu 5,3 juta ton.
"Nah, rakyat Indonesia harus tahu bahwa stok kita banyak. Dulunya, kalau bulan Juni itu hanya 1,5 juta ton, maksimal 2 juta ton. Sekarang 5,3 juta ton. Jadi tidak ada alasan harga naik, khususnya beras, minyak goreng. Apalagi ada minyak goreng Minyakita," tegas Amran.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mendorong agar BUMN pangan yang salah satunya Perum Bulog lebih menggerojok penyaluran beras SPHP dan Minyakita ke pasar rakyat. Penyaluran ke pasar rakyat agar dapat lebih diutamakan.
"Untuk SPHP, baik itu beras medium maupun Minyakita, harus dioptimalkan di pasar-pasar. Ini juga sebagaimana surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan ke Bulog bahwa intervensinya itu di pasar. Kalau pasarnya sudah penuh, baru kita pindah ke yang lain. Kalau belum penuh, pasar utamakan dulu," kata Ketut.
Menurutnya, aspek ketersediaan beras SPHP dan Minyakita di pasar tradisional di berbagai daerah yang banyak diakses masyarakat mampu menjadi peredam harga yang tepat guna. Namun apabila terjadi kekosongan yang tak kunjung diisi justru memberikan distorsi harga.
"Jadi kapan pun turun ke lapangan, beras SPHP itu ada. Minyakita itu ada. Jangan sampai nanti pas turun, barangnya kosong, harganya naik. (Contohnya) ada beberapa wilayah kami pantau, berasnya sudah kosong. Dua minggu tidak dapat. Nah ini akan menyebabkan gangguan harga, sehingga stabilisasi pasokan tidak stabil tentu akan membuat harga menjadi tidak stabil," ungkap Ketut.
Adapun dalam catatan Bapanas, realisasi penjualan beras program SPHP sejak Januari sampai awal Juni ini telah mencapai 534,8 ribu ton. Terdiri dari realisasi 221 ribu ton SPHP beras tahun 2025 yang diperpanjang pada Januari dan Februari dan 313,8 ribu ton realisasi dari Maret sampai Juni.
Dilihat dari saluran penjualan SPHP beras periode Maret sampai 8 Juni, saluran terbesar adalah melalui instansi pelaksana Gerakan Pangan Murah (GPM) 41,12 persen.
Kemudian terbesar kedua melalui pasar rakyat 23,37 persen dan terbesar ketiga melalui Rumah Pangan Kita (RPK) 20,73 persen.
Selanjutnya saluran penjualan melalui outlet pangan atau koperasi binaan pemerintah daerah, ritel modern, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan outlet BUMN/BUMD.
Tren realisasi penjualan beras SPHP pun mulai meningkat dalam 3 bulan terakhir. Realisasi penjualan beras SPHP selama Maret yang 66,8 ribu ton meningkat cukup drastis pada April sebesar 61,45 persen.
Realisasi penjualan beras SPHP selama April tercatat 107,9 ribu ton. Sementara realisasi selama Mei juga meningkat 4,37 persen menjadi 112,6 ribu ton.
Selanjutnya untuk realisasi distribusi Minyakita oleh Perum Bulog sejak 1 Januari sampai 6 Juni telah mencapai 121,4 ribu kiloliter.
Lini distribusi Minyakita secara nasional terdiri dari pasar rakyat 57,6 ribu kiloliter, RPK 48,3 ribu kiloliter, pengecer lainnya 11,2 ribu kiloliter, dan KDKMP 4,2 ribu kiloliter.
"Intervensi yang harus dilakukan diyakini bisa akan menjamin, menjaga, menstabilkan kembali harga beras dan harga Minyakita. Teman-teman di Bulog agar ini menjadi diseriuskan sekali. Tolong benar-benar ini dimasifkan, sehingga sekali lagi upaya-upaya kita mengendalikan dan stabilisasi harga sekaligus menjaga inflasi bisa terlaksana dengan baik," ujar Ketut.
Dalam pantauan Bapanas, per 8 Juni, rerata harga beras medium berada masih dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun memang ada peningkatan harga dibandingkan sebulan sebelumnya.
Akan tetapi level rerata harga nasional masih belum melampaui HET beras medium. Untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), rerata harga 8 Juni tercatat di Rp 13.073 per kilogram (kg), sedangkan sebulan yang lalu di Rp 13.026 per kg.
Naik 0,36 persen namun belum melampaui HET beras medium Zona 1 yang ditetapkan Rp 13.500 per kg.
Untuk Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rerata harga 8 Juni di Rp 13.694 per kg. Ini hanya naik 0,36 persen dari sebulan lalu yang berada di Rp 13.645 per kg. HET beras medium Zona II sendiri ditetapkan di Rp 14.000 per kg.
Sementara di Zona III (Maluku, Papua), rerata harga beras medium per 8 Juni berada di level Rp 15.392 per kg. Ini juga naik tipis 1,09 persen dibandingkan sebulan lalu yang berada di Rp 15.226 per kg. HET beras medium Zona III adalah Rp 15.500 per kg
Terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan daerah dengan kenaikan IPH minyak goreng sampai minggu pertama Juni yang mengalami penurunan jumlah.
Pada minggu keempat Mei masih ada sampai 245 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH minyak goreng. Ini menurun menjadi 150 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH minyak goreng sampai minggu pertama Juni. * (putri)
