SuaraTani.com - Jakarta| Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mewakili Presiden RI, Prabowo Subianto, membuka secara resmi acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Dalam sambutannya, Bahlil menyoroti ketidakpastian yang tengah melanda dunia akibat dinamika geopolitik global yang begitu dinamis dan tidak terduga.
Ia mengatakan, perubahan geopolitik yang terus berlangsung bahkan dalam hitungan jam telah membuat kondisi ekonomi global sulit diprediksi.
"Di awalnya ketika kita ingin bergabung pada sebuah kawasan-kawasan ekonomi dengan harapan saling mendukung, sekarang hampir semua negara memikirkan tentang kepentingan negaranya masing-masing. Apa yang terjadi? Terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi global. Di saat bersamaan, dunia dituntut untuk melakukan transformasi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Inilah dampak dari ketidakpastian itu," kata Bahlil di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Menghadapi situasi global yang penuh tantangan, Bahlil menegaskan pentingnya Indonesia memetakan keunggulan komparatif yang dimiliki dan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam.
Strategi ini dianggap sebagai langkah penting dalam membangun ketahanan nasional, termasuk di sektor energi. Dalam kerangka tersebut, Indonesia terus menjalin kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai negara.
"Kita melakukan kerja sama karena memang politik kita bebas aktif. Kita tidak berpihak kepada satu negara manapun. Negara mana yang menguntungkan untuk kita dan sama-sama untung. Kita tidak dalam posisi untuk ke (negara) A atau ke (negara) B. Dan ini juga terjadi pada persoalan bagaimana kita melakukan proses-proses kerja sama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita," tegasnya.
Bahlil menyampaikan, pemerintahan Presiden Prabowo menempatkan hilirisasi sebagai strategi utama dalam transformasi ekonomi nasional.
Perubahan orientasi dari ekonomi berbasis konsumsi menuju ekonomi berbasis produksi menjadi arah kebijakan yang tengah diakselerasi.
"Pemerintah Indonesia merumuskan peta jalan untuk melakukan hilirisasi pada semua sektor komoditas. Dari pengalaman-pengalaman yang ada dan saya juga banyak diskusi dengan beberapa menteri-menteri di sektor ekonomi di beberapa negara maju, tidak ada negara yang berhasil industrinya tanpa ada keterlibatan negara," jelasnya.
Untuk mendukung implementasi kebijakan hilirisasi secara menyeluruh, Pemerintah telah mengambil berbagai langkah konkret.
Di antaranya adalah pembentukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi untuk mengatur tata kelola dan kelembagaan, serta pendirian Danantara sebagai sumber pembiayaan nasional dalam mendukung hilirisasi. * (wulandari)
