Anggota DPR RI Charles Meikyansah saat menyampaikan pandangan Fraksi P-NasDem dalam sidang paripurna di DPR RI dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). foto: istSuaraTani.com - Jakarta| Fraksi Partai NasDem (F-NasDem) mengapresiasi predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.
“LKPP telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, diungkapkan memadai, dengan sistem pengendalian internal yang efektif. Meski ada dua kementerian lembaga masih meraih WDP, hal ini tidak berdampak material terhadap LKPP secara keseluruhan,” kata Anggota DPR RI Charles Meikyansah.
Charles mengatakan itu saat menyampaikan pandangan Fraksi P-NasDem dalam sidang paripurna di DPR RI.dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Ia menjelaskan, realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2024 mencapai Rp2.850,6 triliun, tumbuh 2,4 persen secara tahunan dan melampaui target APBN.
Penerimaan cukai bahkan melebihi target, terutama disumbang oleh cukai hasil tembakau (CHT) yang berkontribusi hingga 95,79 persen dari total pendapatan cukai.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah menjaga tren positif penerimaan pajak meskipun PPh Badan tertekan akibat moderasi harga komoditas. Namun ini sekaligus menunjukkan masih rapuhnya basis pajak kita, yang rentan pada fluktuasi global,” ujarnya.
Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pun tercatat Rp584,38 triliun atau 106,42 persen dari target, meski turun 4,6 persen dari tahun lalu.
“Ini menegaskan kita masih sangat bergantung pada sektor komoditas yang volatil,” tegasnya.
Pada sisi belanja, realisasi belanja negara 2024 mencapai Rp3.359,7 triliun atau naik 7,64 persen dibandingkan 2023. Namun, ironinya, karena kenaikan belanja sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan justru tidak diikuti peningkatan kesejahteraan.
“Belanja di sektor ini naik 7,6 persen, tapi Nilai Tukar Petani (NTP) malah turun dari 105,26 menjadi 104,05, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) anjlok dari 107,21 menjadi 105,47. Ini akibat lonjakan harga pupuk, benih, BBM, serta harga komoditas yang fluktuatif,” jelas Charles.
Pihaknya juga mendesak pemerintah memperbaiki tata niaga hasil pertanian dan perikanan, memperluas akses pasar dan pembiayaan mikro, serta melakukan digitalisasi subsidi agar tepat sasaran.
“Diversifikasi pendapatan lewat agroindustri skala kecil dan koperasi juga perlu dipercepat,” kata Charles.
Terkait belanja negara, F-Partai NasDem juga menyoroti lemahnya pengendalian belanja pegawai dan adanya sisa dana transfer ke daerah yang belum dimanfaatkan optimal. Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi perhatian.
“Dana bagi hasil turun 25,5 persen, hibah ke daerah turun 24,9 persen. Pemerintah harus pastikan distribusi TKD tidak memperlebar kesenjangan antarwilayah,” tegas Charles.
Pihaknya juga menilai pentingnya memperkuat sistem administrasi perpajakan melalui core tax system, big data, dan interoperabilitas antarlembaga. Hal ini merespons temuan BPK terkait ketidaksesuaian data penyetoran PPN dan PPh dengan data wajib pajak.
Terakhir, F-NasDem mengapresiasi capaian defisit APBN 2024 yang tetap terkendali di angka 2,3 persen terhadap PDB atau Rp509,16 triliun.
“Ini menunjukkan disiplin fiskal di tengah ketidakpastian global. Namun pembenahan struktural sistem perpajakan dan PNBP mutlak agar kita tidak terus bergantung pada faktor-faktor yang tidak sepenuhnya dalam kendali pemerintah,” tutup Charles. * (erna)
