SuaraTani.com - Bogor| Pemerintah telah menetapkan target lifting minyak dan gas bumi (migas) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 610 ribu barel.
Jumlah tersebut naik dari target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari. Lifting juga dibidik meningkat secara gradual pada tahun-tahun mendatang hingga 1 juta barel per hari di tahun 2030.
Untuk mencapai target produksi tersebut, diperlukan konsolidasi dan kolaborasi antara Pemerintah melalui Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
"Dalam rangka peningkatan produksi di wilayah kerja Bapak Ibu sekalian, jadi perlu dikonsolidasikan. Ya kira-kira pada tahun ini, kira-kira berapa kita melakukan eksplorasi. Kemudian itu ada sumur-sumur yang bisa kita maksimalkan. Dalam hal itu terjadi kendala-kendala ya tentu ini harus dikonsolidasikan dengan SKK Migas," ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot pada Rapat Koordinasi Dukungan Bisnis SKK Migas di Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).
Yuliot meminta rapat koordinasi ini dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dapat timbul, beserta target penyelesaiannya, dalam mengejar target lifting tahun 2026.
Di antaranya terkait penyempurnaan regulasi, penyediaan infrastruktur, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan ekosistem ketersediaan peralatan.
Ia berharap hasil rapat koordinasi ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah terkait langkah kebijakan yang harus diambil untuk memudahkan pencapaian target lifting.
Untuk memudahkan pencapaian target lifting, Pemerintah telah mengindentifikasi 45 ribu sumur masyarakat yang tersebar di Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Sumur-sumur ini juga diharapkan berkontribusi terhadap kenaikan lifting migas. Peningkatan produksi migas juga diharapkan datang dari potensi 128 cekungan migas.
Dari jumlah itu, 20 cekungan telah diusahakan, menyisakan 108 cekungan dengan potensi besar. Untuk melengkapi data potensi Migas, Badan Geologi Kementerian ESDM akan mempercepat ketersediaan data, baik data survei 2 dimensi, 3 dimensi, maupun data eksplorasi, yang dapat menjadi kelengkapan data eksplorasi.
"Harapannya itu Bapak Ibu sekalian pada saat wilayah kerja ini kita tawarkan kepada badan usaha, baik dalam rangka konsorsium ataupun dalam rangka joint venture itu dipersilakan," pungkas Yuliot.
Yuliot juga menegaskan bahwa ketahanan dan swasembada energi menjadi prioritas nasional yang hanya dapat dicapai melalui penguatan sektor hulu migas.
Antara lain melalui Optimalisasi produksi, penegakan tata kelola, pemberdayaan BUMN/D serta Integrasi kebijakan pusat dan implementasi di lapangan. * (jasmin)
