SuaraTani.com - Jakarta| Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya kebijakan berbasis sains dan tata kelola terintegrasi dalam mendorong transformasi industri peternakan berkelanjutan di Indonesia.
Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Nunung Nuryartono, mengatakan pembangunan peternakan berkelanjutan harus dirancang melalui pendekatan kebijakan yang menyeluruh, lintas sektor, dan lintas wilayah.
“Pengembangan peternakan berkelanjutan harus berakar pada desain kebijakan yang terintegrasi, yang menyelaraskan tujuan lingkungan, pertanian, dan ekonomi,” katanya.
Nunung mengatakan itu dalam International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation: Collaborative Solutions for Global Nutrition Resilience and Economic Growth, di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh BRIN bersama Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).
Dikatakannya, pendekatan tersebut tidak boleh berjalan secara sektoral, melainkan melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, sains harus menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. Kebijakan publik perlu disusun berdasarkan bukti ilmiah (evidence-based policy), sehingga mampu menghasilkan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti petani, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dinilai penting dalam menciptakan solusi bersama.
“Seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan,” tambahnya.
Nunung juga menyoroti perlunya kebijakan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika ekologi. Pemerintah, harus mampu merespons perubahan tersebut secara cepat dan tepat agar kebijakan tetap relevan dan efektif.
Untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal, BRIN mendorong penguatan fondasi ilmiah melalui riset interdisipliner yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial-ekonomi dalam sistem peternakan nasional.
“Penguatan riset dan jejaring pengetahuan menjadi kunci dalam mendukung kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga aplikatif di lapangan,” ujarnya.
Nunung menguraikan kerangka transformasi peternakan berkelanjutan, dimulai dari penguatan ekosistem kebijakan, yang mencakup pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture) dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Ekosistem kebijakan tersebut kemudian harus didukung oleh fondasi ilmiah yang kuat, termasuk pengembangan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi (MRV), serta jaringan riset yang solid.
Tahapan berikutnya adalah memastikan setiap kebijakan menghasilkan luaran yang terukur, seperti penurunan emisi metana, peningkatan ketahanan pangan, serta penguatan kemitraan global.
"Setiap kebijakan dan aktivitas harus memiliki indikator yang jelas dan terukur. Tanpa itu, kita tidak dapat menilai efektivitasnya,” kata Nunung.
Ia menambahkan proses tersebut bersifat siklus berkelanjutan, yang menghubungkan perumusan kebijakan, landasan ilmiah, implementasi, hingga evaluasi hasil.
Sementara itu, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup, Sigit Reliantoro, mengungkapkan transformasi sektor peternakan menjadi bagian penting dalam agenda perubahan iklim global.
Ia menyebut sektor peternakan merupakan salah satu kontributor emisi gas rumah kaca, khususnya metana yang memiliki potensi pemanasan lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida, serta emisi amonia yang berdampak pada kualitas tanah dan air.
Meski demikian, sektor ini tetap berperan strategis karena menopang kehidupan jutaan peternak, terutama skala kecil. Karena itu, pendekatan yang diperlukan adalah meningkatkan kualitas produksi secara berkelanjutan, bukan sekadar mengurangi konsumsi.
Penggunaan metode life cycle assessment (LCA) sangat penting untuk memastikan kebijakan disusun berdasarkan data yang akurat dan terukur.
“Kita tidak bisa mengelola apa yang tidak kita ukur,” ujarnya.
Dalam implementasinya, ia mendorong pemanfaatan teknologi seperti precision livestock farming (PLF), sensor pintar, serta pemantauan berbasis data real-time untuk meningkatkan efisiensi dan menekan emisi.
Selain itu, penerapan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah peternakan menjadi energi terbarukan seperti biogas dinilai penting untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan nilai tambah.
“Keberhasilan transformasi juga sangat bergantung pada keterlibatan peternak kecil melalui pendekatan partisipatif, termasuk akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas,” pungkasnya. * (erna)
