Sejumlah pekerja melakukan pembangunan huntap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi basah di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Taput, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (20/4/2026). foto: istSuaraTani.com - Taput| Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana banjirdi Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Senin (20/4/2026).
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan transisi pemulihan berjalan tepat waktu bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Didampingi Wakil Bupati Taput, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengawal langsung progres fisik pembangunan 103 unit rumah yang dikerjakan melalui kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi.
Dari total tersebut, sebanyak 70 unit pada tahap awal ditargetkan rampung secara keseluruhan pada Mei 2026. Selanjutnya, 33 unit huntap sisanya saat ini juga tengah masuk dalam proses pembangunan.
Huntap ini nantinya akan memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur menyatu dengan tempat cuci piring di bagian belakang, lantai keramik, dan taman kecil di depan rumah.
Selain itu, lokasi tersebut dipastikan aman dari potensi bencana banjir dan tanah longsor serta memiliki ketahanan terhadap gempabumi karena dibangun dengan material yang berkualitas seperti bata merah, dan pondasi yang kuat dari batu kali dan tulangan besi sebagai pengikat antar dinding.
"Hari ini saya melihat proses pembangunan 103 unit huntap. Target untuk 70 KK di bulan Mei sudah jadi 100 persen dan bisa segera ditempati. Saat ini, 33 unit rumah berikutnya juga sudah mulai dibangun sebagai kelanjutan tahap kedua," jelas Suharyanto.
Dikatakannya, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan penanganan yang layak selama masa transisi menuju pemulihan.
Dana Tunggu Hunian Tetap Tersalurkan
Hingga saat ini, tercatat masih ada 40 KK yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara), sementara warga lainnya memilih tinggal sementara di rumah kerabat atau menyewa hunian mandiri.
Guna meringankan beban warga selama menunggu proses pembangunan huntap selesai, BNPB terus menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga.
"Penyaluran DTH sudah memasuki tahap kedua yang mencakup bulan April, Mei, dan Juni. Kita harapkan pada bulan Juni mendatang seluruh warga sudah bisa pindah ke hunian tetap ini, sehingga pemberian DTH tidak perlu diperpanjang lagi," jelas Suharyanto.
Pembangunan infrastruktur ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam memprioritaskan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat pascabencana.
Ia berharap dengan selesainya pembangunan ini di bulan Mei, masyarakat dapat segera memulai kehidupan baru di hunian yang lebih aman dan layak pada bulan Juni 2026. * (junita sianturi)
