SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti dampak serius kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap aktivitas nelayan yang kini mulai terhenti di sejumlah daerah.
Kondisi ini dinilai tidak hanya berdampak pada ekonomi nelayan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional.
“Harga BBM untuk operasional melaut yang naik sangat tinggi berdampak pada banyak hal. Bukan hanya nelayan kesulitan melaut, tapi juga bagaimana produksi pangan di sektor perikanan juga ikut terdampak,” kata Daniel dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Ia merujuk pada kondisi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ribuan nelayan memilih tidak melaut karena tidak mampu membeli BBM. Harga solar yang sebelumnya sekitar Rp17.000 per liter kini melonjak hingga Rp30.000 per liter, sehingga membebani biaya operasional secara signifikan.
Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan nelayan, tetapi juga merembet ke sektor hilir. Aktivitas pelelangan ikan dilaporkan ikut berhenti karena minimnya hasil tangkapan yang masuk.
“Dampaknya sangat nyata. Nelayan menjerit, masyarakat umum kesulitan memperoleh ikan dan hasil laut yang mereka butuhkan. Akhirnya kemiskinan pun bertambah,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Ia menambahkan, berhentinya aktivitas melaut menyebabkan hilangnya produksi perikanan secara langsung, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pasokan ikan di pasar.
Menurutnya, kondisi ini merupakan indikasi terganggunya struktur produksi sektor perikanan tangkap.
Dalam perspektif Komisi IV DPR RI, persoalan ini menunjukkan bahwa akses energi bagi nelayan belum diposisikan sebagai bagian dari sistem produksi pangan nasional. BBM masih diperlakukan sebagai komponen biaya biasa yang mengikuti mekanisme pasar.
“Padahal, bagi nelayan kecil dan menengah, BBM bukan variabel fleksibel, tetapi faktor penentu apakah mereka bisa melaut atau tidak,” tegasnya.
Daniel mengingatkan, jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya akan semakin meluas, mulai dari berkurangnya pasokan ikan, naiknya harga pangan, hingga terganggunya keberlangsungan usaha sektor perikanan secara keseluruhan.
“Dalam konteks ini, isu BBM tidak lagi berdiri sebagai isu energi semata, tetapi telah menjadi isu ketahanan pangan,” pungkasnya. * (erna)
