SuaraTani.com - Jakarta| Menteri Keuangan Purbaya (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, meninjau realisasi APBN di Jawa Tengah sekaligus pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah dalam kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jumat (3/7/2026).
Hingga Semester I Tahun 2026, kinerja APBN di Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian.
Pendapatan negara telah terealisasi sebesar 46,56 persen dari target dan tumbuh 13,33 persen secara tahunan (year-on-year).
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari pagu yang ditetapkan, mencerminkan peran APBN yang terus optimal dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Kinerja fiskal tersebut turut menopang perekonomian Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 5,89 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.
"Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat," ujar Menkeu.
Ia juga memonitor berbagai langkah yang dilakukan jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam mengawal implementasi program prioritas pemerintah.
Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga pembangunan Sekolah Rakyat.
Untuk Program Makan Bergizi Gratis, hingga pertengahan tahun 2026 program tersebut telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan melibatkan 18.854 pemasok lokal dan menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja.
Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Dalam mendukung keberhasilan program tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melakukan monitoring melalui pendampingan yang dilaksanakan Kanwil DJPb dan KPPN di sejumlah SPPG di Jawa Tengah.
Antara lain SPPG Wonosari Gunting Klaten, SPPG Mertoyudan Sukerejo Magelang, dan SPPG Tengaran Bener Semarang.
Pendampingan tersebut bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, akuntabel, dan tepat sasaran sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan.
"DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur," tegas Menkeu.
Selain itu, perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk memperkuat perekonomian desa.
Hingga saat ini telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan total lebih dari 43 ribu volume transaksi.
Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi produktif sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal.
Kemudian, Sekolah Rakyat di Jawa Tengah menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan.
Saat ini program tersebut telah berjalan di 16 kabupaten/kota melalui 16 lokasi sekolah dengan 110 rombongan belajar yang melayani sekitar 3.080 siswa. Pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai lokasi terus diakselerasi guna mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
Menkeu menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Jawa Tengah yang terus menjaga kualitas pelaksanaan APBN sekaligus mengawal berbagai program prioritas pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan berbagai program tersebut memerlukan sinergi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menkeu juga menekankan pentingnya optimalisasi belanja APBD agar memberikan dampak yang semakin besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. * (erna)
