Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, Herianto saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/6/2021). suaratani.com-istMenurutnya, lokasi tersebut berada pada lahan yang terbuka dan merupakan lahan yang menjadi izin PT Toba Pulp Lestari (TPL). Hal itu berdasarkan SK Kementerian Pertanian nomor 23 tentang Peta Kawasan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) itu merupakan hutan produksi terbatas.
"Kalau berdasarkan SK 44 itu TGHK tahun 1982, kalau register tahun 1934 itu jelas kawasan hutan, tidak pernah ada kami melihat, data-data yang kita punya bahwa itu merupakan tanah adat, tidak ada datanya di kami," ujar Herianto saat diwawancarai, Selasa (8/6/2021), di Medan.
Herianto mengatakan, berdasarkan SK 44 tahun 2005 tanggal 24 Juni, lahan tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas sebagian, dan sebagian lagi berada di kawasan hutan lindung.
"Itu statusnya dicek lagi berdasarkan SK 579, semuanya berada di hutan produksi. Dan kami tidak punya data yang menyatakan Natumingka itu tanah adat masyarakat," katanya.
Meski demikian, Herianto mengatakan, persoalan yang terjadi antara Masyarakat Adat Natumingka dan PT TPL harus dilihat berdasarkan azas keadilan. Sebab, masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan manfaat dari dalam kawasan hutan.
"Tapi perusahaannya juga, karena dia punya izin harus ada perlindunganlah. Dua-dua ini sebenarnya bisa kita beri kesempatan, mereka sebenarnya bisa duduk bersama-sama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Herianto menyebutkan, Dinas Kehutanan Sumut juga sudah menurunkan tim secara langsung ke Natumingka. Ia menyampaikan dari hasil itu, pihaknya menemukan secara fakta adanya masyarakat yang menuntut.
"Kalau saya melihatnya kita pakai azas legalitas dululah. Terus begini, TPL juga merupakan aset negara, proyek sterategis nasional, kalau saya meninjaunya, boleh kalau misal disitu ada salah yang dilakukan PT TPL kita akan coba lakukan pembinaan, dan suruh perbaiki," tegasnya. *(junita sianturi)
