Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Sumut Kekurangan Pupuk Subsidi, Petani Samosir Ribut Pupuk NPK Kosong

Ilustrasi. Seorang petugas menghitung stok pupuk bersubsidi di gudang Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur. Saat ini, sejumlah daerah di Sumatera Utara (Sumut), diantaranya Kabupaten Samosir kekurangan pupuk subsidi terutama jenis NPK. Kondisi ini membuat petani tak dapat melakukan pemupukan pada tanaman pertaniannya. suaratani.com - dok

SuaraTani.com – Medan| Sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) sudah mengajukan usulan penambahan alokasi pupuk subsidi kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut.

Salah satu kabupaten yang mengusulkan penambahan alokasi pupuk subsidi adalah Kabupaten Samosir, terutama untuk pupuk NPK. Dimana, alokasi pupuk subsidi jenis NPK untuk Kabupaten Samosir sudah mencapai 99,97% atau 3.881 ton dari alokasi NPK setahun yakni 3.882 ton.

“Dengan kata lain, untuk bulan Oktober 2021 ini, NPK di Samosir tersisa satu ton lagi dari alokasi,” kata Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Bahruddin Siregar melalui Kabid Sapras, Jonni Akim Purba kepada SuaraTani.com, Selasa (26/10/2021), di Medan. 

Tidak hanya di Samosir alokasi pupuk NPK di sejumlah daerah di Sumut pun mulai habis. Berdasarkan data realisasi penyaluran pupuk NPK bersubsidi sektor pertanian per kabupaten terlihat mulai kekurangan. Kabupaten Nias misalnya, serapannya sudah mencapai 99,85% atau 676 ton dari alokasi sebanyak 677 ton.

Kemudian, Langkat sudah mencapai 95,18% atau 9.000,50 ton dari alokasi berkisar 9.456 ton, Labuhanbatu Selatan (Labusel) mencapai 95,26% atau berkisar 2.751 ton dari alokasi 2.888 ton.

Dairi mencapai 93,75% atau 9.259,70 ton dari alokasi berkisar 9.877 ton. Selanjutnya, Kabupaten Humbahas mencapai 93,34% atau 4.332,80 ton dari alokasi sebanyak 4.642 ton dan Simalungun mencapai 92,23% atau 11.634 ton dari alokasi 12.600 ton.

“Sementara untuk pupuk urea dan organik alokasinya juga sudah di atas 80 persen. Namun, untuk penggunaan di Oktober ini masih mencukupi,” kata Akim.

Khusus untuk Kabupaten Samosir, kata Akim, realisasi pengaturan pupuk subsidi sampai dengan 21 Oktober 2021, untuk urea alokasinya hanya 4.255 ton, sementara realisasinya sudah mencapai 3.800 ton atau 89,31%. Namun, kebutuhan sesuai e-RDKK mencapai 7.708 ton. 

SP-36 alokasi 1.678 ton sementara realisasinya sudah mencapai 1.137 ton atau 67,76%. Sedangkan kebutuhan berdasarkan e-RDKK mencapai 2.977 ton. ZA alokasinya sebanyak 1.313 ton sementara realisasinya sudah mencapai 597 ton atau 45,47%. Sedangkan kebutuhan berdasarkan e-RDKK mencapai 2.236 ton.

Selanjutnya, pupuk NPK alokasi 3.882 ton sementara realisasinya sudah mencapai 99,97% atau berkisar 3.881 ton. Sedangkan kebutuhan berdasarkan e-RDKK mencapai 11.942 ton. 

“Dan, untuk pupuk organik di Kabupaten Samosir sebanyak 520 ton dan realisasinya sudah mencapai 262 ton atau berkisar 50,38%. Sedangkan kebutuhan organik berdasarkan e-RDKK mencapai 7.604 ton,” papar Akim.

Untuk Kabupaten Samosir lanjut Akim, Dinas Pertaniannya sudah mengajukan usulan penambahan pupuk subsidi khususnya pupuk NPK ke Dinas TPH Sumut dengan nomor: 521.3/182.01/SAPRA  pada tanggal 29 September 2021 lalu. 

“Kabupaten Samosir telah bermohon penambahan alokasi pupuk NPK bersubsidi ke Provinsi. Karena itu, kami akan melakukan realokasi pupuk antar kabupaten di Sumut serta mengajukan usulan ke Pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian. Kami telah mengajukan permohonan penambahan alokasi sebanyak 4.500 ton NPK untuk dialokasikan ke daerah di Sumut,” kata Akim.

Kekosongan pupuk NPK ini juga diakui Hemat Sagala selaku distributor pupuk bersubsidi, CV Jo Parlambasan di Kabupaten Samosir.

Menurut Sagala, untuk bulan Oktober ini pihaknya tidak lagi menyalurkan pupuk NPK bersubsidi ke kios-kios resmi yang merupakan mitranya.

“Alokasi kan sudah habis, apa lagi yang mau kami salurkan ke kios dan ke petani,” kata Sagala ketika dihubungi SuaraTani lewat selular.

Sagala mengatakan, alokasi pupuk yang disalurkan ke Samosir sebenarnya sangat kecil dibanding kebutuhan petani berdasarkan e-RDKK. Jadi, wajar kalau Samosir dan mungkin daerah lain kekurangan pupuk karena alokasi pupuk yang sangat terbatas.

“Bayangkan sajalah, alokasi NPK misalnya, Samosir hanya mendapat  3.882 ton sementara kebutuhan sesuai e-RDKK jumlahnya mencapai 11.942 ton. Dan, semua jenis pupuk subsidi yang dialokasi ke Samosir jauh di bawah angka kebutuhan berdasarkan e-RDKK,” kata Sagala.

Saat ini, kata dia, para petani di Samosir sudah pada ribut, karena pupuk yang dibutuhkan tidak tersedia di kios-kios resmi pembelian petani. 

“Sebagai distributor kami hanya bisa menyampaikan kekurangan pupuk subsidi ini ke Dinas Pertanian Samosir untuk kemudian diteruskan ke Provinsi dan Kementan,” kata Sagala berharap ada tambahan pupuk untuk Samosir. * (junita sianturi)