Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Soekowardojo saat berbicara di acara Rapat Koordinasi Provinsi TPID se-Sumut, Selasa (30/11/2021).suaratani.com-istSuaraTani.com – Medan| Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) didorong untuk segera melakukan sinergi dan koordinasi untu meredam tingginya harga minyak goreng. Salah satunya dengan berkolaborasi bersama produsen utama minyak goreng sebagaimana arah kebijakan dan rekomendasi nasional yang juga telah dilakukan oleh TPID Provinsi. Agar kegiatan serupa dapat diperluas oleh TPID Kab/Kota se- Sumatera Utara (Sumut) khususnya sebagai persiapan menyambut HBKN Natal dan Tahun Baru 2022.
“Karena minyak goreng hingga hari ini masih menunjukan tren kenaikan secara konsisten, dipicu oleh tren kenaikan CPO global yang masih terus berlanjut,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Soekowardojo pada kegiatan Rapat Koordinasi Provinsi TPID se-Sumut, Selasa (30/11/2021).
Untuk kebutuhan lainnya menurut Soeko, berdasarkan data PIHPS, harga komoditas pangan strategis di Sumut terpantau relatif stabil. Adapun fluktuasi harga yang terjadi masih dalam batas kewajaran. Hal ini disebabkan belum kuatnya permintaan di berbagai wilayah.
Kondisi menyebabkan realisasi inflasi terkini masih relatif rendah. Termasuk di Sumut dan mayoritas daerah secara nasional terjaga di batas bawah target inflasi nasional.
“Momentum HBKN Natal dan Tahun Baru 2022 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong daya beli masyarakat dan pencapaian inflasi pada sasaran nasional. Memperkuat produksi pangan antar waktu dan antar daerah menjadi salah satu solusi alternatif untuk mendukung pengendalian inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi komponen volatile food. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain penguatan ekosistem usaha Pertanian dan optimalisasi penggunaan sistem informasi,” katanya.
Ditambahkannya, upaya menjaga stabilitas inflasi juga tak lepas dari strategi 4K yang telah dilaksanakan oleh TPID sepanjang tahun 2021, tetapi masih perlu terus diperkuat dan dijalankan secara konsisten.
Berdasarkan hasil evaluasi, program yang dilakukan sudah baik meski belum berjalan secara optimal. Contohnya pada aspek komunikasi efektif, aplikasi siharapanku yang memiliki potensi untuk menyediakan data pangan strategis di seluruh Kab/Kota se- Sumut, namun belum diupdate secara konsisten oleh seluruh daerah.
Lebih lanjut keberadaan BUMD yang memperoleh penugasan pangan, serta pelaksanaan KAD, dan SRG masih menemui berbagai tantangan untuk dapat direalisasikan sesuai harapan.
“Temasuk penguatan kelembagaan melalui digital farming dan korporatisasi petani menjadi upaya yang senantiasa perlu terus didorong ditengah percepatan era digitalisasi saat ini,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Soekowardojo juga mendorong TPID daerah untuk segera menyusun peta jalan (road map) pengendalian inflasi periode 2022-2024 merujuk pada peta jalan nasional.
“Pada peta jalan nasional periode 2022-2024 difokuskan pada akselerasi perbaikan struktural dengan mendorong adopsi digital untuk stabilitas inflasi dan pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju. Adapun goal akhirnya yaitu terjaaganya inflasi dalam rentang yaitu 3% pada 2022 dan 2023, dan 2,5% pada 2024,” tutupnya. *(ika)
