Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Ibrahim,Plh. TPID Provinsi Sumut, Arief S. Trinugroho berfoto bersama dua narasumber yang ahli dalam bidangnya yakni Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H. (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian) dan Ferry Irawan (Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian) dalam kegiatan Rakorwil TPID se-Sumatera 2021.suaratani.com-istSuaraTani.com – Medan| Perkembangan inflasi di wilayah Sumatera secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, namun masih dalam rentang sasaran inflasi nasional. Sampai dengan November 2021, inflasi di Sumatera tercatat sebesar 2,13% (yoy), lebih tinggi dari inflasi pada akhir tahun 2020 yang sebesar 1,90%.
“Kedepan, tekanan inflasi dari beberapa komoditas Volatile Food (VF) seperti minyak goreng dan cabai merah, serta komoditas administered prices (AP) seperti tarif angkutan udara perlu mendapat perhatian khususnya menjelang periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru,” ujar Deputi Kepala Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Ibrahim saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang digelar secara daring, Jumat (3/12/2021).
Menurut Ibrahim, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh TPID untuk mengatasi permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi meliputi:
Yang pertama adalah pemetaan surplus – defisit komoditas pangan untuk mendorong potensi Kerjasama Antar Daerah (KAD); dan yang kedua mengoptimalisasi peran teknologi dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian (sisi hulu) dan perluasan distribusi komoditas pangan melalui pemanfaatan e-commerce (sisi hilir).
“Selain itu, untuk mendukung sinergi dan kesinambungan pengendalian inflasi nasional dengan daerah, setiap daerah diharapkan dapat segera menyusun peta jalan pengendalian inflasi di tingkat provinsi sebagai turunan dari Peta Jalan Pengendalian Inflasi nasional tahun 2022-2024,” sebutnya..
Sejalan dengan paparan Bank Indonesia, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sumut selaku Plh Ketua TPID Provinsi Sumut, Arief S. Trinugroho juga menyampaikan tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam strategi pengendalian inflasi di wilayah Sumatera, yaitu perlunya mengembangkan KAD untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah defisit pangan guna menekan laju inflasi, kemudian perlunya mempercepat pengembangan digitalisasi termasuk sistem informasi harga yang terintegrasi sebagai indikator early warning system (EWS), serta pemanfaatan teknologi sebagai media pemasaran komoditas.
“Dan yang ketiga itu penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024 di tingkat provinsi agar terintegrasi dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama untuk tahun 2022 sehingga pengendalian inflasi bisa lebih baik kedepannya,” sebutnya.
Rakorwil dilanjutkan dengan sesi pemaparan narasumber dan diskusi dengan seluruh peserta rapat yang dipandu oleh Naslindo Sirait, yang merupakan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Utara) selaku moderator.
Narasumber pertama, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Prof. Bustanul menyampaikan tiga arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2021, yakni pertama menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Kedua melanjutkan stabilisasi harga dan mendorong sektor ekonomi produktif; serta yang ketiga meningkatkan nilai tambah sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.
Sebagai upaya mewujudkan ketiga arahan Presiden tersebut, Prof. Bustanul menyebutkan ada tiga hal yang perlu dilakukan oleh TPID, yakni perlunya penguatan KAD khususnya untuk komoditas kontributor utama inflasi, perlunya daerah untuk melakukan pertukaran informasi terkait pelaku usaha, produk, stok, maupun dinamika harga antar di daerah.
“Dan yang ketiga adalah perlunya dukungan kebijakan dan sinergi percepatan pemulihan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi hulu hingga hilir, antara lain pemanfaatan aplikasi digital untuk pertanian dan perikanan tambak,” terangnya..
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal Kemenko Perekonomian, Ferry menyampaikan bahwa dalam jangka menengah-panjang, peningkatan disparitas harga antar provinsi untuk beberapa komoditas VF seperti beras, bawang putih, gula pasir, telur ayam, dan bawang merah perlu menjadi perhatian.
Disparitas harga antar daerah menjadi peluang bagi daerah untuk segera mendorong penguatan KAD antar provinsi, sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Tahun 2022-2024.
‘Dan kegiatan Rakorwil TPID Provinsi se-Sumatera menjadi sarana yang baik dalam memetakan daerah surplus dan defisit pangan untuk mendorong pelaksanaan KAD yang diharapkan akan semakin berperan penting dalam upaya pengendalian inflasi kedepan,” tuturnya. *(ika)
