Wali Kota Bobby Nasution saat menerima TKDD yang diserahkan Gubernur Edy Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin, Senin (13/12/2021).suaratani.com-istSuaraTani.com – Medan| Wali Kota Medan Bobby Nasution menerima Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022. Dengan diterimanya TKDD ini Bobby Nasution akan segera menggunakannya dengan cepat dan baik sehingga dapat memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
TKDD ini diserahkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi kepada Bobby Nasution dalam acara Penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2022 Provinsi Sumut di Pendopo rumah Dinas Gubsu, jalan Jendral Sudirman, Senin (13/12/2021). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Provinsi Sumut, Unsur Forkopimda Sumut dan Seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se- Sumut.
Dikatakan Bobby Nasution, TKDD ini akan dimanfaatkan dengan baik untuk percepatan pembangunan di Kota Medan. Artinya di awal tahun harus sudah berjalan sehingga dapat membantu masyarakat.
"TKDD ini akan segera digunakan dengan cepat dan baik sehingga dapat memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan," kata Bobby Nasution.
Dalam sambutannya, Edy Rahmayadi meminta Kepala Daerah di Sumut agar benar- benar memahami DIPA dan TKDD sehingga percepatan pembangunan di wilayah masing-masing dapat terlaksana dengan baik. Kemudian Edy Rahmayadi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Sumut sedikit terkendala karena pandemi Covid-19.
"Covid itu yang kita fitnah, karena Covid kita minus. Kalau nggak ada Covid pun mungkin susah juga untuk mempertahankan kondisi ini. 2020 kita minus 3,4%," jelas Edy Rahmayadi.
Untuk tahun depan, lanjut Gubernur, pembangunan pertanian (pangan) masih menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab menurutnya, sektor ini termasuk yang dinilai mampu bertahan di tengah pailitnya ekonomi global saat pandemi Covid-19 melanda dunia.
“Tetapi idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita menerima Rp39 triliun, sehingga relatif dekat. Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat,” sebut Edy. *(wulandari)
