Pemerhati ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin.suaratani.com-ist SuaraTani.com – Medan| Rencana Menteri Keuangan untuk menambah porsi anggaran yang lebih besar buat susidi BBM, gas maupun listrik, jika disetujui bisa menghindarkan kemungkinan kenaikan harga energy di tengah masyarakat.
Maklum saat ini harga minyak dunia rata rata sudah d atas US$100 per barel, sementara harga gas alam juga sudah mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat dalam setahun belakangan ini.
Porsi anggaran yang ditambah tersebut tentunya akan membuat sejumlah harga kebutuhan dasar yang diatur pemerintah itu tadi tidak akan disesuaikan (naik) dalam waktu dekat, meski sejumlah opsi kenaikan harga kebutuhan energi tersebut tetap dilakukan khususnya bagi pelanggan atau konsumen yang dinilai mampu untuk membayar atau menyesuaikan dengan harga yang baru.
Kebijakan itu menurut pemerhati ekonomi Sumatera Utara (Sumut), Gunawan Benjamin, bukan tanpa sisi negatif. Dengan penambahan alokasi anggaran tersebut jelas akan ada realokasi anggaran dari pos yang lain yang terpaksa dikurangi atau mungkin dihapus untuk menambah porsi anggaran subsidi. Yang berarti bahwa ada pengurangan anggaran yang seyogyanya bisa dijadikan motor penggerak ekonomi.
Namun bagi masyarakat menengah kebawah, kebijakan menambah alokasi anggaran subsidi akan membuat masyarakat terhindar dari potensi kenaikan pengeluaran yang dipicu dari kenaikan harga BBM, LPG hingga tarif listrik.
Namun, bukan berarti beban pengeluaran masyarakat akan berkurang, karena ebijakan kenaikan harga pada kelas masyarakat tertentu ataupun dibebankan pada korporasi atau perusahaan tetap akan membuat pengeluaran masyarakat bertambah.
“Termasuk bagi masyarakat menengah kebawah, karena penyesuaian harga sejumlah output dari rumah tangga seperti pelaku UMKM atau perusahaan tertentu yang dikenakan penyesuaian harga nantinya akan mengerek kenaikan pada harga jual,” ujar Gunawan di Medan, Senin (23/5/2022).
Jadi pada dasarnya kata Gunawan, kebijakan ini akan tetap memicu terjadinya tekanan inflasi, meskipun tidak akan sebesar kenaikan laju tekanan inflasi seandainya ada penyesuaian kenaikan harga BBM, LPG maupun listrik dilakukan tanpa tebang pilih.
Kebijakan pemerintah yang menambah alokasi anggaran juga akan membuat beban keuangan pertamina bisa berkurang. Hal ini dikarenakan Pertamina yang pada dasarnya memberikan subsidi terlebih dahulu selama tahun berjalan, baru di tahun selanjutnya pertamina mendapatkan pembayaran dari pemerintah.
Dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang jauh diatas harga keekonomian BBM khususnya Pertalite saat ini, jelas pertamina menganggung rugi. Sebagai contoh, harga keekonomian Pertallite saat ini sudah berada dikisaran 13 ribu per liter, sementara harga pertalite dijual dikisaran Rp6700-an per liter. Jadi jelas ada selisih yang harus ditambal oleh pertamina terlebih dahulu.
Pertamina tidak mungkin seterusnya harus menanggung beban pengeluaran yang besar tersebut. Dengan kenaikan harga minyak mentah dunia maupun harga gas dunia. Pertamina dan PLN jelas akan merugi, dan jika dibiarkan ruang kemampuan finansial perusahaan tersebut akan terus mengecil. Dan bisa mengganggu operasional nantinya.
Jadi saat ini pemerintah dihadapkan pada posisi dilematis. Menaikkan harga BBM ditengah kondisi yang serba sulit saat ini jelas akan membuat daya beli masyarakat anjlok. Disisi lain, penambahan alokasi anggaran subsidi akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.
“Tetapi inilah pilihan yang harus diambil pemerintah. Tidak ada pilihan kebijakan yang solutif disini, kebijakan apapun yang akan diambil pemerintah akan tetap mengorbankan sisi lainnya,” pungkasnya. *(ika)
