"Kembangkan inovasi. Sehingga nilai corak pelayanan di Labuhanbatu memiliki nilai lebih," ucap Zaid saat sosialisasi tindaklanjut hasil workshop pendampingan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di ruang data dan karya kantor Bupati Labuhanbatu Rantau Selatan, Kamis (4/8/2022).
Dalam diskusi tersebut dibahas terkait produk layanan yang harus disajikan dan diketahui masyarakat maupun khalayak umum.
Zaid juga menegaskan seluruh instansi pelayanan untuk memenuhi standart pelayanan.
"Saya berharap kita semua punya komitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan publik di masing-masing OPD. Terkhusus di bidang pelayanan publik," sebutnya.
Workshop pendampingan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik itu diselenggarakan oleh Ombudsman perwakilan Sumatera Utara pada tanggal 1 Agustus 2022 lalu.
Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara akan menghadapi penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang direncanakan pada minggu ketiga bulan Agustus 2022.
"Ombudsman ini sangat strategis sifatnya. Ombudsman memiliki fungsi mengawasi dan memberikan penilaian khususnya di bidang penilaian publik," urainya.
Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan satu upaya pencegahan mal administrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayan publik secara komprehensif. Dimana menghasilkan opini pengawasan pelayanan publik yang dijadikan tolak ukur.
"Maksud penilaian ialah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, Sarana Prasarana, kompetensi penyelenggaraan layanan dan pengolahan pengaduan," ujarnya.
Diakhir bimbingan dan arahanya, Zaid menekankan agar tidak lagi mempersulit yang mudah.
"Sekarang sudah zamanya elektronik, semua masyarakat sudah pintar dan mengetahui mekanisme kerja pelayanan. Berikanlah, umumkan ataupun sosialisasikan agar segala bentuk informasi bisa dikonsumsi dengan baik," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kadis Sosial Labuhanbatu, Jainuddin Harahap, menyampaikan penilaian yang dilakukan Ombudsman hanya standart tingkat kepatuhan pelayanan. Sebab, pada prinsipnya Pemda dinilai dua lembaga, yakni Ombudsman dan Kemenpan.
"Jargon pelayanan publik berahlak yang beroreantasi pelayanan, menuntut kita berlaku transparan dan jujur yang menjadi tujuan bagaimana negara menyajikan pelayanan publik yang bagus untuk masyarakat," ucapnya.
Selain Kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Disdukcapil dan Kepala Dinas Perijinan, rapat tersebut juga diikuti Sekretaris Kabid dan Kasubag umum dinas masing masing-masing. *(fajar dame harahap)
