SuaraTani.com - Jakarta| Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal-hal strategis terkait program kerja KNEKS untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Selaku Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Menkeu menyebut program kerja tersebut antara lain berupa harmonisasi substansi rancangan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) pada 2023-2029.
Dalam melaksanakan percepatan sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK), telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp74,6 miliar untuk penambahan kuota sertifikasi self-declare.
Selain itu, kata Sri Mulyani, Kemenperin sedang melakukan proses revisi Permenperin Nomor 17/2020 untuk memperkuat landasan penetapan Kawasan Industri Halal (KIH) dan memasukkan insentif non-fiskal yang lebih menarik terkait KIH tersebut.
Hal itu dikatakan Sri Mulyani pada Rapat Pleno III KNEKS bertema “Wujudkan Indonesia menjadi Produsen Halal Terkemuka di Dunia” di Istana Wapres Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/12/2022).
Pada kluster Industri Keuangan Syariah, lanjutnya, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan mencapai Rp13,25 triliun (sampai dengan Q3 2022), termasuk pembiayaan syariah KPBU Tol Semarang-Demak senilai Rp1,34 triliun (Juni 2022).
“Saat ini sedang disiapkan dua pilot project KPBU Syariah di level pusat, yaitu KPBU Daerah Irigasi Komering, Provinsi Sumatera Selatan dan KPBU Saluran Interkoneksi / High Level Diversion (HLD) Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta satu KPBU Syariah di daerah, yaitu KPBU syariah RSUD Kota Ternate," ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, pengembangan ekosistem perbankan syariah untuk meningkatkan market share juga terus diakselerasi, salah satunya melalui konversi Bank Riau Kepri Syariah, terpilihnya Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi Bank Operasional penyalur dana APBN.
Di samping itu, total penyaluran gaji ASN melalui bank syariah telah mencapai Rp923,27 miliar per Desember 2022.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat menyampaikan pada kluster Keuangan/Dana Sosial Syariah, transformasi pengelolaan keuangan sosial syariah terus dilakukan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan, baik dari sisi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran.
Sampai saat ini akumulasi wakaf uang nasional mencapai Rp1,77 triliun. Pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah berbasis masjid, pesantren dan lainnya melalui digitalisasi dan sustainabilitas juga terus didorong.
Sedangkan pada kluster pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, Taufik juga menyampaikan dukungan penyaluran Pembiayaan Syariah Terintegrasi untuk UMKM telah diberikan dengan total mencapai sekitar Rp135,1 triliun baik dari program pemerintah, dana sosial syariah, dan dana komersial lembaga keuangan syariah komersial.
Capaian ekspor produk halal ke negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) meningkat menjadi $875,4 juta (Q3, 2022), naik sebesar 18,94% yoy.
Nilai Komitmen Transaksi ekspor produk halal dalam Trade Expo Indonesia 2022 diestimasi sebesar USD 1,34 miliar dan rangkaian ISEF BI sebesar USD 4,23 juta.
Nilai Pembiayaan Syariah Ekspor bagi UKM sebesar Rp973.4 miliar (Nov, 2022). Tersedianya 2 Rumah Produksi Halal Bersama di Cibinong (BRIN) dan Sidoarjo (DESK BI-LW MUI-Goorita).
Selain itu, dari 8 lokasi yang telah ditetapkan sebagai pilot project Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS), 3 lokasi di Taman Valkenet Malabar Bandung, ITS Surabaya, dan Lego-lego Makassar telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan dari BPJPH dan Kementerian Kesehatan.
Sementara, penguatan infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah yang dapat mendongkrak sektor usaha industri halal juga telah dilakukan.
Diantaranya melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) oleh 6 Pemerintah Provinsi meliputi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Selain itu, penguatan riset, teknologi, dan inovasi dilakukan melalui pembentukan Konsorsium Riset Halal Prioritas dan Rencana Aksi Riset Halal 2022-2024 di bawah koordinasi BRIN.
Di sisi lain, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku pimpinan dalam Rapat Pleno tersebut mengingatkan bahwa target Indonesia di tahun 2024 adalah menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk dapat mewujudkan cita-cita besar tersebut.
“Saat ini menjadi waktu yang sangat baik untuk mewujudkan visi dimaksud, diantaranya membuka lebih banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan yang diharapkan memberikan manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Wapres.
Menurutnya, keberhasilan dalam menjadikan Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia pada 2024 akan memberi banyak dampak positif bagi negara dan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
“Perwujudan visi Indonesia sebagai produsen halal terkemuka di dunia dapat mendorong industri ekonomi dan keuangan syariah sebagai arus baru ekonomi Indonesia di tingkat domestik maupun global,” papar Wapres.
Karena itu, Wapres memberi arahan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar dapat secara konsisten bersinergi dan berkolaborasi, baik antar kementerian/lembaga/instansi, para anggota KNEKS maupun non-anggota KNEKS, untuk mewujudkan akselerasi pengembangan ekonomi syariah serta mewujudkan visi Indonesia di 2024, yang bersifat multidimensi ini.
"Agar capaian-capaian dapat terus diakselerasi sehingga diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect). Utamanya dalam membantu menghadapi tantangan ekonomi dunia pasca pandemi ini,” pungkasnya. * (jasmin)
