SVP PSO Wilayah Barat, PT Pupuk Indonesia, Agus Susanto memberikan penjelasan tentang stok pupuk bersubsidi pada kegiatan Media Gathering PSO Wilayah Barat, di Restoran Budaya, Tanjungmorawa, Deliserdang, Jumat (23/12/2022). suaratani.com - junita sianturiSuaraTani.com - Deliserdang| Kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi selama ini di tingkat petani termasuk di Sumatera Utara (Sumut) bukan disebabkan karena pasokan atau pun stok pupuk yang tidak tersedia.
Melainkan karena kuota pupuk subsidi dari pemerintah yang masih jauh dari total kebutuhan pupuk petani.
Secara nasional, kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2022 sesuai dengan usulan petani mencapai 25 juta ton, sementara alokasi yang disediakan pemerintah hanya berkisar 9,1 juta ton.
“Ini yang perlu diketahui bahwa kelangkaan itu karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani,” kata SVP PSO Wilayah Barat, PT Pupuk Indonesia, Agus Susanto pada kegiatan Media Gathering PSO Wilayah Barat, di Restoran Budaya, Tanjungmorawa, Deliserdang, Jumat (23/12/2022).
Menurut Agus, sampai dengan 22 Desember 2022, PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis Urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94% dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.
Sedangkan untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97% dari alokasi 126.693 ton.
“Dalam menyalurkan pupuk bersubsidi, kami tidak hanya mengikuti aturan dalam Peraturan Menteri Pertanian, namun juga Peraturan Menteri Perdagangan. Di mana kami diwajibkan untuk menyiapkan stok dalam gudang,” ujarnya.
Untuk stok yang tersedia saat ini di gudang menurrut Agus, untuk Urea sebanyak 18.154 ton, sedangkan NPK sebanyak 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah.
"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.
Selain untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2022, kata Agus, stok pupuk subsidi yang tersedia saat ini juga untuk kebutuhan penyaluran pupuk di tahun 2023.
Terkait dengan serapan pupuk yang tidak sampai 100% hingga akhir tahun, Agus mengatakan, ada beberapa kabupaten atau daerah yang memang serapannya rendah, tetapi ada juga yang serapannya tinggi.
Namun, Pupuk Indonesia tidak bisa melakukan intervensi dengan melakukan realokasi pupuk dari serapan rendah ke daerah yang serapannya tinggi tanpa ada persetujuan dari pemerintah ataupun kementerian terkait.
"Tetapi ada juga daerah yang kebutuhan pupuknya rendah namun meminta tinggi. Akibatnya, serapannya tidak habis atau tidak mencapai seratus persen. Untuk kasus seperti ini, biasanya ada sanksi yang diberikan," jelas Agus.
Agus juga menjelaskan, untuk saat ini pupuk subsidi dari yang tadinya dialokasikan lima jenis yakni, Urea, NPK, Za, SP-36 dan Urea namun saat ini menjadi dua jenis saja, yakni Urea dan NPK.
Begitu juga terhadap komoditas tanaman yang dibolehkan menggunakan pupuk subsidi dikurangi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, yakni padi, jagung, kedelai, tebu, kakao, kopi, cabai merah, bawang dan bawang putih.
"Dan, itupun luasannya hanya dua hektare saja per petani per musim tanam," ujar Agus. * (junita sianturi)
