Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranomo saat menjadi narasumber dalam talkshow bertajuk "Percepatan Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Jawa Tengah melalui Kemandirian Ekonomi Desa" di sela-sela Rapat Pleno dan Rakorda TPAKD Provinsi Jawa Tengah, Kamis (27/4/2023) di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Jawa Tengah.suaratani.com-istSuaraTani.com – Jateng| Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan, keberadaan desa wisata saat ini tidak lagi hanya sebagai destinasi yang menarik bagi wisatawan tapi sebagai penggerak kebangkitan pariwisata yang berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.
Hal ini dikatakannya saat hadir sebagai narasumber dalam talkshow bertajuk "Percepatan Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi Jawa Tengah melalui Kemandirian Ekonomi Desa" di sela-sela Rapat Pleno dan Rakorda TPAKD Provinsi Jawa Tengah, Kamis (27/4/2023) di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Jawa Tengah.
"Desa wisata ini sudah masuk ke dalam konsep peningkatan ekonomi dari segi penciptaan lapangan kerja di mana ada 4,4 juta lapangan kerja yang akan kita ciptakan pada 2024. Dan desa wisata ini adalah penggerak kebangkitan pariwisata kita, karenanya perlu terus ditunjang dengan peningkatan inklusi keuangan terhadap desa wisata," kata Menparekraf Sandiaga.
Dampak positif hadirnya desa wisata terlihat pada masa pandemi Covid-19. Desa wisata menjadi pandemic winner karena terbukti peningkatan kunjungan wisatawan ke desa wisata justru naik 30% saat pandemi.
Hal ini lantaran desa wisata memiliki kekuatan dan karakteristik yang sesuai dengan tren pariwisata era baru yang personalize, customize, localize, dan smaller in size.
Selain itu juga diperkuat dengan tingkat literasi keuangan yang juga terus naik. Di mana akses masyarakat desa wisata terhadap sektor keuangan semakin terbuka lebar berkat kolaborasi dari semua pihak.
Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama kementerian/lembaga terkait termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya melihat bahwa percepatan pemulihan kita ini karena aspek keuangannya sudah semakin tertata dengan baik, digitalisasinya juga sudah baik," katanya.
Karenanya Menparekraf Sandiaga mengapresiasi kolaborasi OJK bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, utamanya di desa wisata.
"KUR menjadi salah satu yang harus didorong, karena akses KUR ini sudah hampir mencapai 3 juta debitur, tapi di desa-desa wisata ini harus terus kita dorong,” ujar Sandiaga.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yangn turut hadir dalam kegiatan itu mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Berdasarkan survei 3 tahunan OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 51,69%. Meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 47,83%.
Sementara untuk tingkat inklusi keuangan di Jawa Tengah pada 2019 sebesar 65,71% dan pada tahun 2022 sebesar 85,97%.
"Tentunya kami perlu didampingi agar inklusi ini semakin bagus, nanti kami yang menggerakkan dari sisi massa," kata Ganjar.
Desa-desa wisata atau pelaku UMKM yang sukses dari sisi inklusi keuangan termasuk literasinya di level lokal akan ditampilkan agar dapat menjadi role model bagi penggerak desa wisata atau pelaku UMKM lainnya.
"Yang lain tinggal meniru saja, tidak perlu berimajinasi. Bagaimana manajerialnya, bagaimana cara marketing yang efektif atau akses-akses keuangan yang mesti didapat. Karena sebenarnya fasilitas (keuangan) cukup banyak," kata Ganjar.
Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya dari pihaknya untuk melakukan percepatan akses keuangan daerah.
Ia mengatakan, setiap peningkatan indeks inklusi keuangan akan meningkatkan indeks pembangunan manusia sebesar 0,16%.
"Dan kita lihat di Jawa Tengah sudah sangat baik dan kita melakukan sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak yang intinya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah yang nantinya akan mensupport pertumbuhan ekonomi nasional," kata Friderica. *(jasmin)
