Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Kementan Diminta Evaluasi Kebijakan Perberasan dan Menstandarisasi Penggilingan Padi

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddinsuaratani.com-ist

SuaraTani.com – Jakarta| Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, mengusulkan kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh kebijakan perberasan, menstandarisasi penggilingan padi.

Hal ini menurut Andi Akmal sebagai bentuk antisipasi makin banyaknya pengusaha penggilingan padi yang gulung tikar karena adanya korporasi besar yang membeli harga gabah dengan tinggi.

“Saya sudah mendapat beberapa laporan dan berbagai keluhan dari para pelaku penggilingan padi, bahwa usahanya gulung tikar akibat tidak dapat bersaing harga. Ada korporasi besar yang membeli gabah petani dengan harga tinggi sehingga mayoritas petani melarikan gabahnya pada satu perusahaan saja. Ini akhirnya menjadi persaingan tidak sehat,” tutur Akmal dalam keterangan persnya, Kamis (14/9/2023).

Andi Akmal menyebutkan, data yang diberikan Badan Pangan Nasional  bahwa ada 11 ribu penggilingan yang tutup. Dan ini menurutnya sudah menjadi fenomena yang tidak sehat, sehingga pemerintah perlu turun tangan menyelesaikan persoalan ini. 

Untuk itu, Politisi Fraksi PKS itu menilai perlu keseimbangan yang lebih baik antara keuntungan bagi petani dan kelangsungan usaha penggilingan padi. 

Ia mengusulkan kepada pemerintah agar segera mengevaluasi seluruh kebijakan perberasan.

Termasuk menstandarisasi penggilingan padi sehingga meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi. Selain itu, penggilingan padi perlu dibina pemerintah agar mendapat Kemitraan dengan petani. 

Menjalin kemitraan dengan petani untuk memastikan pasokan gabah yang stabil dengan harga yang bersaing. Ini dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan jangka panjang.

Mengatasi tingginya harga gabah sambil mempertahankan kelangsungan usaha penggilingan padi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan.

"Dengan langkah-langkah  Diversifikasi Usaha, Promosi dan Pemasaran, Koordinasi dengan Asosiasi Pertanian, Kredit Usaha Kecil, Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi, dan koordinasi pasar mesti ada campur tangan pemerintah sehingga semua elemen rakyat yang berkecimpung di dunia pertanian pangan dapat bertahan pada situasi sulit persoalan perberasan nasional ini,” pungkasnya. *(desi)