Bupati Taput, Nikson Nababan, berfoto bersama Kepala LLKKP-RI, Hendrar Prihadi, Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP-RI Patria Susantosa, dan Anggota Komisi XI DPR RI Sihar P H.Sitorus yang melakukan kunjungan kerja di Sopo Partungkoan, Kamis (7/12/2023).suaratani.com-istKunjungan kerja Kepala LKPP-RI sebagai dukungan kepada pelaku pengadaan dan UMKM memasuki era digitalisasi.
Turut hadir Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP-RI Patria Susantosa, dan Anggota Komisi XI DPR RI Sihar P H.Sitorus.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi, memberikan paparan antara lain tentang “Memaknai Ekonomi Berdikari” sebagai strategi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Indonesia.
Dijelaskannya bahwa salah satu kunci kemandirian ekonomi adalah mendorong produk dalam negeri menjadi raja di negeri sendiri, inovasi pengadaan melalui e-Katalag untuk lebih mudah dalam pemilihan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi.
“Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu nilai yang sangat penting buat Republik. Mari kita Kelola barang dan jasa yang ada di lingkungan kita, memulai dari diri kita untuk membuat wilayah kita, Republik kita menjadi lebih baik dan lebih maju. Orang sering kali merasa bangga dengan produk-produk luar negeri, mereka kemudian lupa bahwa kekuatan ekonomi mandiri itu adalah menggunakan produk dalam negeri sendiri,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Bupati Nikson Nababan, menerangkan bahwa saat ini perkembangan UMKM di Taput sangat luar biasa.
Dari dulunya masih ratusan, tetapi saat ini sudah ada ribuan UMKM yang berdiri, dimana Pemda Taput turut memfasilitasi dengan memberikan bantuan dan sertifikasi.
“Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Pengadaan barang/jasa saat ini diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia (value for money). Artinya setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa. Dalam rangka mewujudkan value for money maka perencanaan pengadaan memegang peranan yang sangat penting karena proses pengadaan yang tidak direncanakan dengan baik akan berakhir pada permasalahan hukum dan berpotensi menjadi temuan auditor,” kata Bupati Nikson.
Kedepan, lanjut Nikson, pihaknya akan terus melaksankaan seluruh pengadaan barang/jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel.
Hal ini bertujuan untuk untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas proses pengadaan, membuka kesempatan yang lebih luas dan merata ke seluruh penyedia.
“Termasuk bersaing memberikan harga barang/ jasa yang wajar dan terbaik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” tambahnya.
Dalam laporannya Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Taput, Afrinton Siregar, menyebutkan jumlah transaksi e-Katalog lokal tahun 2023 sebesar Rp3,9 milliar, naik signifikan jika dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp832 juta.
Turut hadir mendampingi Bupati Nikson, Forkopimda Taput, Sekretaris Daerah Taput, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Bupati dan Pimpinan OPD. *(darwin nainggolan)
