SuaraTani.com - Jakarta| Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kemendagri mengapresiasi peran aktif Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Hal ini untuk mengendalikan harga pangan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) puasa dan lebaran tahun 2024.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangam NFA, Andriko Noto Susanto mengatakan, telah dilaksanakan total kegiatan GPM sebanyak 930 kali. Kegiatan itu dilaksanakan di 23 Provinsi dan 226 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
"Saat ini telah terhimpun rekapitulasi jadwal GPM di berbagai daerah dan akan terus meningkat selama HBKN puasa dan lebaran tahun ini," ungkap Andriko.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, Senin, (18/3/2024) di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Ia menjelaskan, Bapanas telah mengalokasikan anggaran kepada Dinas Urusan Pangan Kabupaten/Kota dan provinsi seluruh Indonesia. Untuk melaksanakan GPM, Apel Siaga HBKN, dan Pengendalian Inflasi.
Bapanas berharap Pemda segera menyusun jadwal kegiatan GPM untuk pengamanan selama HBKN.
"Kami telah berkoordinasi kepada seluruh Dinas Urusan Pangan dan seluruh Provinsi untuk menyusun jadwal kegiatan GPM periode Maret hingga April. Ini sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi daerah menjelang HKBN puasa dan lebaran," jelas Andriko.
Untuk mengantisipasi berlanjutnya kenaikan harga beras di tingkat konsumen, Bapanas akan melaksanakan realisasi penderasan beras SPHP (Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) ke pasar tradisional. Begitu juga ke retail modern sepanjang tahun 2024 dengan target 1,2 juta ton beras.
"Kita tetap konsisten dengan 6 langkah yang kita kerjakan secara terus menerus bersama Perum Bulog, Pemda beserta stakeholders lainnya. Salah satunya adalah dengan melakukan penyaluran SPHP beras ke pasar," tegas Andriko.
Andriko juga menyampaikan, Bapanas telah menugaskan Perum Bulog melakukan Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahap I Januari-Maret. Dan, April-Juni 2024. Kemudian Bantuan Pangan Telur dan Daging Ayam periode Januari-Juni 2024.
"Kita kerjakan terus Penyaluran Bantuan Pangan Beras sebanyak 10 kg beras/bulan. Januari sampai Juni 2024, kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Juga Penyaluran Bantuan Pangan Telur Ayam dan Daging Ayam periode Januari hingga Juni 2024 kepada 1,46 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS)," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama mengimbau Bapanas melakukan kebijakan relaksasi harga dan bantuan pangan beras.
Selain itu juga untuk mengantisipasi potensi terjadinya moral hazard pada panen raya di bulan Maret-April agar tidak dimonopoli oleh pihak tertentu.
"Selain relaksasi harga dan bantuan pangan beras, kita mengantisipasi potensi panen raya di bulan Maret-April yang diperkirakan akan surplus. Jangan sampai terjadi moral hazard, yang membuat pihak tertentu mendikte harga. Sehingga produksi yang surplus tidak menurunkan harga," ujar Tito.
Sebelumnya, pemerintah melalui Bapanas, memberlakukan kebijakan relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras premium mulai 10 Maret sampai 23 Maret 2024.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menerangkan, pemberlakuan relaksasi HET beras premium ini untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras premium di tingkat konsumen.
"Relaksasi ini perlu dilaksanakan agar masyarakat bisa lebih nyaman dalam menjalankan ibadah di bulan puasa dan tidak kesulitan memperoleh akses pembelian beras di pasar," terang Arief. * (putri)
