SuaraTani.com - Yogyakarta| Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan perlunya langkah nyata dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi para pelaku usaha perikanan budidaya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, dua hal utama yang masih menjadi tantangan adalah harga pakan yang tinggi dan minimnya jaminan pasar bagi hasil produksi ikan budidaya.
“Sleman ini merupakan kabupaten yang telah berhasil dalam sektor perikanan budidaya. Namun, meski produksinya besar, para pembudidaya masih menghadapi dua masalah utama, yaitu soal pakan dan pasar. Kalau benih mereka sudah bisa produksi sendiri, tapi pakan ini masih jadi kendala besar,” ujar Firman dalam siaran pers yang dikutip, Sabtu (8/11/2025) di Yogyakarta.
Sebelumnya, Komisi IV DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Kamis, (6/11/2025).
Ia menilai, pemerintah harus segera mencarikan solusi konkret terhadap mahalnya harga pakan, karena faktor ini sangat mempengaruhi daya saing dan kesejahteraan para pembudidaya ikan.
Menurut Firman, dukungan nyata bisa diwujudkan melalui kebijakan subsidi pakan atau dengan menugaskan BUMN tertentu untuk memproduksi pakan murah bagi pembudidaya.
“Pemerintah harus hadir. Saya minta pemerintah membuat regulasi yang jelas agar kebutuhan pakan dan benih ini dapat terpenuhi. Pemerintah bisa menugaskan BUMN untuk memproduksi pakan dan benih murah, agar pembudidaya tidak terus terbebani,” tegasnya.
Selain persoalan pakan, Firman juga menyoroti masalah pasar hasil budidaya. Padahal, menurut data lapangan, produksi ikan budidaya di Sleman telah mencapai lebih dari 1.000 ton per tahun. Namun, masih banyak pembudidaya yang kesulitan memasarkan hasil panen mereka.
“Ini ironis, karena di satu sisi kita punya produksi ikan melimpah, tapi di sisi lain pembudidaya kesulitan menjual hasilnya. Pemerintah sedang mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG), seharusnya ini bisa diintegrasikan dengan hasil produksi lokal,” kata Firman.
Ia menegaskan, BUMN sektor pangan seperti ID Food seharusnya mengambil peran aktif dalam menyalurkan hasil budidaya ikan ke program-program pemerintah, bukan justru saling melempar tanggung jawab.
“BUMN itu kepanjangan tangan pemerintah. Jangan saling menyalahkan, tapi harus berperan aktif mencari solusi. Ini bukan soal regulasi semata, tapi soal kemauan dan keberpihakan terhadap pembudidaya,” tutupnya. * (erna)
