SuaraTani.com - Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengelolaan ekosistem karbon biru nasional memegang prinsip high integrity.
Pendekatan berbasis integritas tinggi diperlukan agar manfaat iklim, sosial, dan ekonomi dapat berjalan seimbang, sekaligus menjaga kredibilitas Indonesia dalam pengembangan pasar karbon nasional dan global.
“Pengembangan karbon biru harus dijalankan secara terintegrasi dan berprinsip high integrity. Pengelolaan karbon biru perlu berbasis sains, didukung tata kelola yang kuat, sistem MRV yang kredibel, serta perlindungan sosial dan lingkungan agar kredibilitas program nasional tetap terjaga,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
KKP sebelumnya menggelar Workshop on High-Integrity Blue Carbon di Jakarta, sebagai langkah strategis meningkatkan kesiapan Indonesia dalam merancang dan mengelola inisiatif karbon biru yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan dalam kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) nasional.
Workshop tersebut mempertemukan pejabat pimpinan tinggi dan tenaga teknis lintas unit di lingkungan KKP, bersama kementerian/lembaga terkait dan mitra pembangunan, serta organisasi internasional di bidang iklim, ekosistem pesisir, dan pasar karbon.
Forum ini menjadi ruang pembelajaran bersama untuk menyatukan pemahaman teknis, pendekatan kebijakan, serta kesiapan implementasi karbon biru di Indonesia.
Penguatan ekosistem karbon biru juga menjadi bagian strategis dalam mendukung pencapaian target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).
“Indonesia memikul tanggung jawab strategis sebagai salah satu negara dengan ekosistem karbon biru terbesar di dunia. Mangrove dan padang lamun Indonesia memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim, sekaligus menjaga ketahanan pesisir, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir," terangnya.
Koswara menegaskan pentingnya penguatan kapasitas internal dan mekanisme koordinasi lintas unit di lingkungan KKP.
Termasuk melalui pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Karbon Biru lintas Eselon I, sebagai instrumen penguatan tata kelola karbon biru sektor kelautan, khususnya dalam memastikan koordinasi perencanaan, standardisasi metodologi, penguatan sistem MRV, penyusunan baseline dan target, hingga pelaporan karbon sektor kelautan secara terintegrasi. * (wulandari)
