SuaraTani.com - Jakarta| Pemerintah diminta untuk mengambil langkah-langkah pengendalian dan mitigasi terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan karena dinamika geopolitik global.
“Konflik geopolitik global mulai dirasakan dalam perekonomian nasional. Termasuk lonjakan harga energi dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Kondisi ini tentunya memberatkan rakyat, terutama masyarakat dari kelompok ekonomi kecil,” kata Puan dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada fenomena meroketnya harga sejumlah komoditi. Dari sisi energi, Pemerintah baru saja menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi secara sigfikan.
Terbaru, harga LPG nonsubsidi juga secara resmi naik hingga 18% setelah adanya kelangkaan stok LPG subsidi sejak beberapa waktu lalu di banyak daerah. Belum lagi, harga minyak goreng beberapa waktu terakhir terus merangkak naik.
Adapun lonjakan harga minyak goreng dipicu oleh kenaikan harga bahan baku utama, yakni minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), yang terus menguat di pasar global.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga minyak goreng naik di banyak daerah pada pekan ketiga April 2026 di mana sebanyak 207 kabupaten/kota atau 57,5% wilayah mengalami kenaikan.
Rata-rata harga nasional naik dari Rp19.358 menjadi Rp19.592 per liter namun ada juga tercatat harga minyak goreng mencapai Rp60.000 per liter, tepatnya di Kabupaten Intan Jaya, Papua.
Terkait hal ini, Puan menilai kenaikan harga minyak goreng yang terjadi di lebih dari separuh wilayah Indonesia harus dibaca dari perspektif yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
“Perubahan harga kebutuhan pokok langsung memengaruhi ruang belanja harian rumah tangga,” ujar Puan.
Menurut Puan, bagi banyak keluarga, minyak goreng bukan komoditas yang bisa ditunda pembeliannya sehingga kenaikan harga terasa sangat membenani. Terutama rumah tangga dengan pengeluaran ketat.
“Karena itu setiap kenaikan harga langsung mengubah komposisi pengeluaran harian, dan dampak bagi masyarakat adalah bagaimana satu kebutuhan pokok mulai mengambil porsi lebih besar dari belanja harian mereka," papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Apalagi, harga BBM pun turut menambah beban yang harus ditanggung keluarga.
"Meski kenaikan BBM saat ini baru untuk yang nonsubsidi, Pemerintah juga perlu melihat kondisi yang ada di lapangan. Di banyak daerah, masyarakat kesulitan mendapat BBM subsidi sehingga mereka yang berhak terpaksa membeli BBM non-subsidi yang harganya naik signifikan,” ungkapnya.
Kondisi yang sama juga terjadi pada LPG. Dan, kenaikan BBM maupun LPG pasti memiliki dampak turunan terhadap harga komoditas lainnya.
"Ini mempengaruhi daya beli masyarakat,” tambah Puan.
Ia pun meminta Pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah pengendalian harga. Karena, kenaikan ini dapat memicu ekspektasi kenaikan barang lain di pasar. Ini akan menambah beban masyarakat yang sudah dalam kondisi ekonomi berat.
Puan juga mendorong Pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk memitigasi situasi geopolitik yang semakin tidak menentu. Khususnya dalam hal harga dan ketersediaan BBM, LPG, dan minyak goreng.
“Untuk kenaikan harga BBM non-subsidi tentu harus ada keadilan dan diberikan penjelasan kenapa harga tersebut naik dan sampai kapan, dan apakah harga tersebut akan terus naik atau seperti apa,” imbuhnya.
Puan pun meminta mitigasi dilakukan terhadap segala hal kemungkinan yang akan terjadi buntut dinamika geopolitik. Apalagi masih belum ada kejelasan mengenai konflik antara Amerika Serikat bersama Israel dengan Iran yang memicu dampak ekonomi global.
“Karena kita juga belum mengetahui dengan situasi geopolitik yang terjadi apakah perang ini akan berlanjut atau terus atau stop,” sebut Puan.
Puan mengingatkan, konflik global tak hanya berisiko pada lonjakan harga energi, tapi juga memperburuk inflasi global, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan dunia.
Menurutnya, kondisi itu menuntut otoritas fiskal dan moneter untuk mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional berjalan.
“Maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya,” tutur Puan. * (wulandari)
