Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, khususnya terkait tambahan biaya sebesar Rp1,7 triliun menjadi sorotan. foto: istSuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menyoroti potensi ketidaksinkronan sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, khususnya terkait tambahan biaya sebesar Rp1,7 triliun.
Menurutnya, ada perbedaan penjelasan antara Menteri dan Wakil Menteri Haji terkait sumber pembiayaan tambahan tersebut.
Sebelumnya disampaikan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun dalam penjelasan terbaru disebutkan bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
“Semula dinyatakan akan diambil dari APBN, ternyata dalam penjelasan lain disebutkan bersumber dari BPIH. Ini tentu memerlukan penjelasan yang sama dan terbuka,” ujar Hidayat dalam agenda Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Ia menilai perbedaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, sehingga perlu segera diluruskan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan dana haji menjadi hal yang sangat penting, mengingat besarnya anggaran yang digunakan serta dampaknya terhadap calon jemaah.
“Ini harus dijelaskan secara terbuka supaya tidak terjadi kesimpangsiuran, apalagi ini menyangkut dana yang besar dan menyangkut kepentingan jemaah,” tegas Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Dikatakannya, setiap kebijakan pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dan mengacu pada ketentuan yang berlaku, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Maka dari itu, pemerintah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan konsisten, sehingga publik memperoleh informasi yang jelas terkait kebijakan pembiayaan haji tahun 2026. * (wulandari)
