SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya kesiapan matang dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 M.
Selly berharap pelaksanaan haji tahun depan dapat berjalan sesuai harapan jemaah, meskipun di tengah dinamika geopolitik kawasan Timur Tengah.
Ia mengingatkan agar Kementerian Haji benar-benar menjalankan persiapan secara serius dan tidak sekadar menyampaikan janji tanpa realisasi.
“Kami tidak ingin hanya mendengar paparan tanpa implementasi. Harus ada keseriusan dalam memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah, sebagaimana harapan Presiden Prabowo Subianto,” tegas Selly.
Selly mengatakan itu dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Selly mengungkap hasil peninjauan lapangan yang menunjukkan masih adanya sejumlah persoalan krusial, terutama terkait akomodasi jemaah. Adanya hotel yang berjarak hingga 13 kilometer dari Masjidil Haram, jauh dari kesepakatan awal maksimal 4–5 kilometer.
Menurutnya, jarak tersebut berpotensi mengganggu kekhusyukan ibadah jemaah, terlebih bagi lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, juga ditemukan fasilitas pendukung seperti tempat wudu yang tidak layak dan berisiko membahayakan jemaah.
Ia juga mengkritisi sistem katering yang dinilai belum terintegrasi dengan baik, serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan.
"Penyelenggaraan haji bukanlah hal baru, sehingga tidak seharusnya terjadi kesan ketidaksiapan," jelasnya.
Di sektor transportasi dan logistik, Selly menyoroti lambannya distribusi koper jamaah yang hingga kini baru terealisasi sebagian kecil. Ia juga mempertanyakan kesiapan maskapai nasional, Garuda Indonesia, termasuk kualitas layanan konsumsi di dalam penerbangan.
“Kita ingin memberikan pelayanan terbaik, jangan sampai jemaah justru mendapatkan pelayanan yang tidak layak. Ini menyangkut kenyamanan dan kesehatan mereka, apalagi mayoritas jemaah adalah lansia,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya mitigasi risiko terkait potensi eskalasi konflik di Timur Tengah. Karena itu, Kementerian Haji diminta untuk menyiapkan protokol evakuasi yang jelas, termasuk penentuan zona aman (safe zone) bagi jamaah Indonesia di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).
Terkait skema perlindungan menurut Selly, harus menyeluruh bagi jemaah, tidak hanya asuransi kematian, tetapi juga perlindungan dalam kondisi darurat lainnya.
Ia juga meminta adanya kepastian hukum terkait kemungkinan pembatalan penerbangan oleh maskapai akibat faktor keamanan.
“Semua skenario terburuk harus diantisipasi sejak awal. Kita ingin memastikan jemaah Indonesia mendapatkan perlindungan maksimal dalam kondisi apa pun,” pungkasnya.
Selly menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal kesiapan penyelenggaraan haji agar pemerintah benar-benar menghadirkan pelayanan yang manusiawi dan berkualitas bagi seluruh jemaah Indonesia. * (putri)
