SuaraTani.com - Jakarta| Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat merespons keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan terkait persoalan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin membebani biaya operasional melaut.
Mulai dari lonjakan harga BBM non-subsidi yang telah menembus di atas Rp25 ribu an per liter, keterbatasan akses BBM hingga distribusi BBM subsidi yang belum merata.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif mengatakan, kenaikan harga BBM saat ini berpotensi mengurangi pendapatan nelayan dan pelaku usaha bahkan akan merugi dalam operasionalnya.
Untuk itu, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026 sebagaimana diumumkan Kementerian ESDM.
“Meski demikian, tantangan di lapangan masih muncul, terutama terkait distribusi yang belum merata dan akses yang belum sepenuhnya mudah dijangkau nelayan. Selain itu diperlukan penyesuaian regulasi melalui perubahan Perpres Nomor 191 Tahun 2014,” kata Latif dalam siaran resmi yang dikutip, Senin (27/4/2026) di Jakarta.
KKP menilai perbaikan tata kelola distribusi menjadi kunci agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Penguatan pengawasan serta penyederhanaan akses akan terus didorong bersama instansi terkait.
Sebagai upaya jangka pendek, sejumlah kendala teknis seperti pengangkutan BBM di kapal pengangkut ikan juga akan segera dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan.
Terkait usulan untuk harga khusus BBM untuk pelaku usaha penangkapan ikan, Latif menerangkan telah dilaksanakan rapat koordinasi keterlibatan lintas sektor guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan BBM yang dihadapi nelayan dan pelaku usaha di lapangan.
Rapat koordinasi lintas sektor tersebut ntara lain dengan Bappenas, BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perhubungan, Kemenko Pangan, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, serta Kementerian Keuangan.
Hasil usulan rapat tersebut telah disampaikan untuk segera dapat ditindak lanjuti olehpemerintah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada setiap kesempatan memberikan arahan agar KKP pro aktif dan terus mengantisipasi situasi dan kondisi di lapangan dan menindak lanjuti aspirasi nelayan dan para pengusaha kapal perikanan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. * (wulandari)
