SuaraTani.com - Semarang| Ketergantungan Indonesia pada bahan baku obat impor tercatat mencapai sekitar 95 persen, sebagian besar dipasok dari Tiongkok dan India.
"95 persen sekarang bahan baku kan masih impor. Karena itu harus ada penelitian-penelitian yang terus-menerus supaya kita nggak terus selalu impor. Harus berdaulat obat, farmasi di Indonesia," ujar Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VI ke industri farmasi BUMN di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, industri farmasi dalam negeri semestinya mampu berkembang lebih besar, mengingat pasar yang jelas dan kekayaan bahan alam yang melimpah.
Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, kekayaan hayati Indonesia sebenarnya sangat memadai untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat.
Menurutnya, hal ini menuntut dukungan penelitian yang berkelanjutan agar potensi tersebut dapat diolah menjadi produk farmasi yang dapat digunakan masyarakat secara luas.
Anggia menekankan sejumlah prioritas untuk mendorong kemandirian farmasi, mulai dari kebijakan penggunaan obat produksi dalam negeri, penguatan permodalan untuk perluasan pabrik dan laboratorium, hingga penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor farmasi.
Ia menilai penerapan TKDN bersifat wajib dan membutuhkan koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian.
"Kalau menurut saya itu kan wajib, itu mandatori. Jadi harus ada koordinasi yang lebih bagus antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian supaya matching," tegasnya.
Anggia menyatakan optimismenya terhadap masa depan kemandirian industri farmasi nasional, terutama dengan dukungan pengelolaan investasi melalui Danantara.
Melalui pengawasan ini, Komisi VI DPR RI berkomitmen mengawal tata kelola industri farmasi BUMN agar Indonesia secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan impor dan membangun kedaulatan bahan baku obat nasional. * (putri)
