SuaraTani.com - Jakarta| Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong hilirisasi komoditas perkebunan lokal sebagai strategi meningkatkan nilai tambah, pendapatan petani, serta daya saing ekonomi daerah.
Melalui dukungan riset dan inovasi, komoditas seperti kakao, jambu mete, kelapa, kopi, sagu, aren, pala, cengkeh, hingga kelapa sawit didorong tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi dikembangkan menjadi beragam produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.
Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN, La Sinaini, mengatakan percepatan hilirisasi perkebunan berpotensi memberikan lompatan terhadap perekonomian daerah sekaligus memperkuat daya saing nasional.
Namun, upaya tersebut membutuhkan penyelesaian berbagai persoalan dari sektor hulu, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.
“Indonesia memiliki kekayaan komoditas perkebunan yang luar biasa. Dengan riset, inovasi, dan kebijakan hilirisasi yang tepat, kita bisa menjadikan perkebunan sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan,” ujar La Sinaini dlam siaran pers, Kamis (13/8/2026) di Jakarta.
Menurut La Sinaini, berbagai komoditas perkebunan, khususnya yang terdapat di Sulawesi Tenggara, memiliki peluang besar dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.
Jambu mete, misalnya, dapat dikembangkan menjadi kacang mete goreng maupun panggang dengan beragam varian rasa. Kakao dapat diolah menjadi cokelat batangan dan bubuk, sementara kopi dapat dikembangkan menjadi kopi bubuk dan kopi instan.
Potensi serupa terdapat pada kelapa yang dapat diolah menjadi minyak kelapa dan virgin coconut oil (VCO), sagu menjadi tepung dan bioetanol, serta aren menjadi gula cetak, gula bubuk, dan kolang-kaling.
Sementara itu, pala dapat dikembangkan menjadi bubuk pala, sirup, dan minyak atsiri; cengkeh menjadi minyak atsiri dan rempah; serta kelapa sawit menjadi minyak goreng dan biodiesel.
Menurut La Sinaini, pengembangan produk turunan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Hilirisasi tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi produk, tetapi juga memperkuat UMKM, koperasi, dan industri lokal berbasis komoditas perkebunan.
Pada saat yang sama, pengolahan komoditas di daerah berpeluang mendorong terbentuknya ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan serta memperluas potensi ekspor melalui produk olahan berkualitas tinggi.
Untuk mempertemukan kebutuhan tersebut dengan kebijakan, Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN menyelenggarakan Science to Policy Dialogue.
Forum tersebut mempertemukan unsur peneliti, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai persoalan hilirisasi perkebunan serta mencari peluang transformasi komoditas potensial daerah.
Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan BRIN, Umi Mu’awanah, mengatakan perkebunan nasional menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi permintaan pasar global.
Fluktuasi harga internasional yang dipengaruhi dinamika geopolitik, nilai tukar, serta kebijakan perdagangan turut berdampak terhadap pendapatan petani dan menciptakan ketidakpastian investasi.
Karena itu, menurut Umi, hilirisasi perkebunan membutuhkan pendekatan holistik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir.
Persoalan tersebut tidak cukup dijawab hanya melalui peningkatan produksi, tetapi juga perlu menyentuh aspek pascapanen, diversifikasi produk, rantai pasok, hingga kebijakan.
Penguatan produktivitas, pengolahan pascapanen, diversifikasi hasil, pengembangan rantai pasok, serta kebijakan pendukung menjadi bagian penting agar hilirisasi berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi para pelaku di sepanjang rantai nilai.
Dari sisi kebijakan pemerintah, Ketua Kelompok Pascapanen Pengolahan Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan, Ani Rahayuni Ratna Dewi, menjelaskan sejumlah program hilirisasi yang dilakukan Kementerian Pertanian.
Program tersebut mencakup intensifikasi dan rehabilitasi perkebunan, penggunaan benih unggul, peremajaan tanaman, penerapan Good Agricultural Practices (GAP), mekanisasi, serta smart farming.
Hilirisasi juga diarahkan untuk mengurangi ekspor bahan mentah, meningkatkan nilai tambah, membangun industri di dekat sentra produksi, dan memperkuat rantai pasok nasional.
Sementara untuk memperkuat ekspor, diperlukan standardisasi mutu, sertifikasi internasional, traceability, serta pengembangan produk yang memenuhi prinsip keberlanjutan.
Kebutuhan hilirisasi tersebut terlihat pada berbagai komoditas perkebunan di Kabupaten Muna.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muna, La Ode Hajar Sosi, mengatakan daerahnya memiliki sejumlah komoditas seperti jambu mete, kelapa, dan enau yang telah lama dikembangkan oleh pelaku UMKM.
Jambu mete telah diolah menjadi kacang mete goreng dengan berbagai varian rasa, kacang mete panggang, hingga pia kacang mete. Sejumlah UMKM juga mengolah kelapa menjadi VCO, sementara komoditas aren dikembangkan menjadi gula aren cetak dan bubuk.
Produk lokal lainnya adalah kopi Kahawa Wuna. Namun, pengembangan produk tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan.
Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, keterbatasan modal, serta peralatan pengolahan menjadi tantangan yang dihadapi pelaku UMKM.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi tidak hanya membutuhkan ketersediaan komoditas, tetapi juga dukungan teknologi dan inovasi yang mampu menjawab persoalan pelaku usaha di daerah.
Pemerintah daerah kata La Ode, mengharapkan dukungan pemerintah pusat dan BRIN untuk menghadirkan teknologi serta inovasi yang dapat memperkuat pengembangan produk UMKM di Kabupaten Muna.
Melalui penguatan riset, inovasi, dan dialog kebijakan, BRIN mendorong agar potensi perkebunan daerah dapat diterjemahkan menjadi produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Hilirisasi diharapkan mampu menciptakan rantai nilai yang lebih kuat dari tingkat petani hingga industri, sekaligus memperbesar kontribusi komoditas perkebunan terhadap pembangunan ekonomi daerah dan daya saing nasional. * (junita sianturi)
.jpeg)
