SuaraTani.com - Jakarta| Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan menjadi momentum bagi DPR RI untuk mendengarkan secara langsung program-program prioritas pemerintah.
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, penyampaian keterangan pemerintah tersebut akan menjadi bagian penting dari rangkaian agenda kenegaraan, pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Rapat paripurna DPR RI Masa Sidang I Tahun 2026/2027 dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.30 WIB setelah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada pagi harinya.
"Kita berharap pada penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2027 akan mendengar bagaimana pemerintah menyampaikan program-program prioritasnya," kata Puan saat konferensi pers di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurut Puan, penyampaian RAPBN bukan hanya agenda rutin tahunan, tetapi menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan anggaran negara.
Program dan kebijakan yang disampaikan pemerintah nantinya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dan DPR RI sesuai mekanisme pembahasan APBN.
Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap program-program prioritas yang dituangkan dalam RAPBN 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kepentingan pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, dalam rapat paripurna tersebut Presiden RI akan menyampaikan pengantar atau keterangan pemerintah terhadap RUU tentang RAPBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Agenda tersebut merupakan kelanjutan dari Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang dijadwalkan berlangsung pada pagi hari.
Rangkaian Sidang Tahunan dan Sidang Bersama dimulai pukul 08.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah jeda untuk pelaksanaan salat Jumat, agenda kenegaraan dilanjutkan dengan penyampaian RAPBN 2027 pada pukul 14.30 WIB.
Puan menilai rangkaian agenda tersebut memiliki arti penting karena pemerintah akan menyampaikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan menjadi dasar pengelolaan keuangan negara pada 2027.
Karena itu, DPR RI akan mencermati substansi yang disampaikan pemerintah sebelum memasuki tahapan pembahasan RAPBN sesuai mekanisme yang berlaku.
Puan berharap seluruh proses pembahasan nantinya dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Penyampaian RAPBN 2027 tidak hanya menjadi bagian dari agenda kenegaraan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, tetapi juga menjadi awal dari proses pembahasan kebijakan fiskal antara pemerintah dan DPR untuk menentukan arah pembangunan serta prioritas belanja negara pada tahun mendatang. * (wulandari)
.jpeg)
