SuaraTani.com - Jakarta| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Pemerintah akan menutup sebanyak 750 lebih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara.
Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan Pemerintah menargetkan jumlah BUMN menjadi paling banyak 300 perusahaan pada akhir 2026.
Presiden menjelaskan, ketika Danantara dibentuk, Pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya.
Jumlah tersebut dinilai terlalu banyak, termasuk dari sisi lapisan direksi dan komisaris serta perusahaan yang tidak produktif.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, (14/8/2026).
Karena itu, Pemerintah melakukan perampingan dan hanya mempertahankan BUMN yang produktif serta mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah akan kita pertahankan,” tegas Presiden.
Ia menyebut restrukturisasi tersebut sebagai kemungkinan restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Melalui perampingan jumlah BUMN, Pemerintah telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun.
“Ini artinya setiap tahun Rp50 triliun tidak lagi habis untuk membiayai gaji direksi dan komisaris, dan hal-hal yang tidak produktif. Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” kata Presiden.
Kepala Negara juga menyampaikan bahwa pembenahan BUMN telah memberikan dampak terhadap kinerja sejumlah perusahaan negara.
Dalam enam bulan pertama 2026, laba bersih PT Semen Indonesia meningkat 408,9 persen, PT Pupuk Indonesia 252,8 persen, PT Pertamina 86 persen, Pegadaian 84,4 persen, Pelindo 60,4 persen, dan PTPN 54,4 persen.
Sementara itu, laba BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun, meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun. Dividen BUMN yang disetorkan pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun atau meningkat 67 persen dari tahun sebelumnya.
Jika dihitung secara neto setelah dikurangi Penyertaan Modal Negara (PMN), dividen BUMN meningkat dari Rp53 triliun pada 2024 menjadi Rp138 triliun pada 2025 atau naik 160 persen. Untuk 2026, dividen BUMN diproyeksikan mencapai Rp200 triliun tanpa PMN.
Presiden menegaskan, peningkatan kinerja BUMN tersebut tidak berhenti pada pencapaian keuntungan, tetapi diarahkan untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi nasional.
Melalui Danantara, Pemerintah telah melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026 dan 13 proyek lainnya pada 29 April 2026.
Proyek-proyek tersebut antara lain pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, serta sejumlah proyek waste to energy. Proyek-proyek tersebut diharapkan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru.
Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa Pemerintah juga mulai mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis.
“Lebih dari 6.500 transaksi ekspor tiga komoditas telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan USD5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor,” ujar Presiden.
Kepala Negara menyampaikan bahwa pengawasan DSI selanjutnya akan diperluas hingga mencakup 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dalam waktu dekat, pengelolaan tersebut juga akan diperluas ke seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.
Langkah tersebut kata Presiden, merupakan bagian dari upaya memastikan kekayaan dan sumber daya Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang apalagi di luar negeri, dan meninggalkan rakyatnya sendiri hidup susah,” tegas Presiden. * (erna)
.jpeg)
.jpeg)
