SuaraTani.com - Jakarta| Seluruh fraksi DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Delapan fraksi tersebut yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat.
Begitupun, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan terhadap arah kebijakan fiskal dan target pembangunan yang tertuang dalam RAPBN 2027.
Pemerintah dalam RAPBN 2027 mengusulkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran dirancang sebesar Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
Fraksi PDI-Perjuangan menilai target pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, dan produktivitas.
Fraksi ini juga memberikan perhatian terhadap alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp242 triliun agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Budi Sulistyono Kanang turut menyoroti anggaran MBG senilai Rp242 triliun.
Menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria utama, mulai dari ketepatan sasaran hingga ketepatan anggaran.
“Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko, baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bervisi, serta kelompok penerima manfaat yang inklusif,” kata Budi
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen cukup optimistis sekaligus realistis untuk dibahas.
Namun, NasDem menekankan perlunya sejumlah prakondisi fundamental, antara lain pembenahan sektor logistik dan birokrasi guna meningkatkan efisiensi perekonomian serta menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke kisaran 5,3–5,5.
NasDem juga menyoroti potensi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pengelolaan dividen BUMN, termasuk dampak pengalihan dividen kepada BPI Danantara.
Fraksi tersebut meminta adanya kebijakan dividen yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fraksi Partai Gerindra turut memberikan perhatian terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan keberpihakan kepada rakyat melalui penguatan jaring pengaman sosial dan perlindungan daya beli.
“Atas dasar itu, Fraksi Partai Gerindra ingin menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menunjukkan keberpihakan afirmatif kepada rakyat,” ujar Kamrussamad.
Adapun Fraksi PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat juga menyatakan persetujuan terhadap pembahasan RUU APBN 2027 pada tahap berikutnya, dengan tetap memberikan perhatian terhadap efektivitas belanja negara, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan fiskal.
Setelah pandangan umum fraksi disampaikan, pembahasan RUU APBN 2027 akan berlanjut sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Pemerintah dijadwalkan memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. * (erna)
