SuaraTani.com - Medan| Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding meminta penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak berhenti pada pemenuhan administrasi maupun mengejar nilai penilaian.
SPIP, menurut Karding, harus menjadi sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi risiko dan mencegah potensi penyimpangan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Jangan mengejar nilai SPIP semata. Bangun sistem pengendalian yang benar dan konsisten, maka nilai yang baik akan mengikuti,” ujar Karding dalam Workshop SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko Regional Sumatera di Medan, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tersebut diikuti pejabat di lingkungan Barantin, Inspektorat, jajaran direktorat, 10 kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Regional Sumatera, serta pegawai yang menangani SPIP.
Karding mengatakan, pengendalian intern harus menjadi tanggung jawab seluruh jajaran organisasi, mulai dari pimpinan hingga pegawai.
Manajemen risiko juga harus menjadi bagian dari setiap pelaksanaan tugas sehingga potensi hambatan dapat dikenali sejak awal.
Menurut dia, penilaian SPIP tidak cukup hanya melihat kelengkapan dokumen. Pelaksanaannya harus dapat menunjukkan bahwa sistem pengendalian benar-benar diterapkan dan mampu menurunkan tingkat risiko.
Setiap risiko prioritas, kata Karding, harus memiliki pemilik risiko, rencana mitigasi, indikator keberhasilan, target waktu, serta mekanisme pemantauan dan tindak lanjut yang jelas.
Dengan pendekatan tersebut, SPIP diharapkan dapat membantu organisasi mencegah persoalan sebelum berdampak pada pelayanan maupun pelaksanaan tugas karantina.
Kepala Karantina Sumatera Utara, Andi PM Yusmanto mengatakan, karakteristik risiko di setiap wilayah dapat berbeda sehingga masing-masing UPT perlu mampu menyusun profil risiko sesuai kondisi di lapangan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh UPT semakin mampu mengidentifikasi risiko berdasarkan karakteristik wilayah dan tugas masing-masing, memperkuat langkah mitigasi, serta memastikan setiap proses kerja dilaksanakan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Menurutnya, SPIP juga harus dibangun menjadi budaya kerja dan tidak diperlakukan sebagai kelengkapan administratif semata.
Workshop tersebut membahas berbagai risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas, mulai dari risiko operasional, keuangan, kepatuhan, sumber daya manusia, teknologi informasi, pengelolaan aset, integritas, hingga reputasi organisasi.
Peserta juga didorong bertukar pengalaman dan praktik baik antar-UPT untuk mengidentifikasi kelemahan pengendalian serta menyusun rencana perbaikan.
Rencana aksi yang dihasilkan diharapkan memiliki target yang spesifik, terukur, realistis, serta batas waktu yang jelas.
Pendekatan tersebut diarahkan agar penerapan SPIP Terintegrasi dapat mendukung pencapaian sasaran organisasi sekaligus menjaga kualitas pelayanan karantina.
Momentum Hari Sumpah Pemuda ke-98 juga digunakan untuk memperkuat semangat kolaborasi antar-UPT di wilayah Sumatera.
Karding menilai pengendalian risiko tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena pelaksanaan tugas karantina melibatkan jaringan kerja yang saling terhubung antarwilayah.
Karena itu, kesamaan pemahaman mengenai pengendalian intern dan manajemen risiko menjadi penting agar standar pelaksanaan dapat diterapkan secara lebih konsisten.
Melalui penguatan SPIP Terintegrasi dan manajemen risiko, Barantin berharap potensi penyimpangan maupun kerugian negara dapat dicegah lebih dini, pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, serta pelayanan karantina semakin transparan dan akuntabel.
Penguatan tersebut juga diarahkan untuk mendukung tugas Barantin dalam menjaga sumber daya hayati serta melindungi kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan dari ancaman hama dan penyakit. * (junita sianturi)
.jpeg)
.jpeg)
