Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Dana Haji Tembus Rp200 Triliun, Komisi VII Dorong Fleksibilitas Investasi BPKH

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai memimpin rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). foto: ist

SuaraTani.com - Jakarta| Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diperlukan untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan fleksibilitas lebih luas kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengembangkan nilai manfaat dana haji.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menjelaskan, terdapat dua hal mendasar yang menjadi urgensi revisi undang-undang tersebut. 

Pertama, perlunya penyesuaian sejumlah ketentuan dalam UU Haji yang telah mengalami perubahan. Kedua, optimalisasi pengelolaan dana haji yang kini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun, tetapi dinilai belum menghasilkan pertumbuhan nilai manfaat yang signifikan bagi jemaah.

“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan.

Hal itu disampaikan Marwan usai memimpin rapat kerja Komisi VIII bersama Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, serta Menteri Hukum RI di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, revisi regulasi diharapkan memberikan keleluasaan kepada BPKH untuk mengembangkan instrumen investasi yang mampu meningkatkan imbal hasil, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas pengelolaan dana jemaah.

Ia menilai pengembangan investasi sebaiknya difokuskan pada ekosistem penyelenggaraan ibadah haji, seperti sektor penerbangan, perhotelan, dan konsumsi. 

Selain berpotensi meningkatkan nilai manfaat, investasi pada sektor-sektor tersebut dinilai lebih terarah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.

“Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ,” jelasnya.

Marwan menambahkan, klausul pengamanan investasi juga perlu dirumuskan secara cermat dalam revisi undang-undang. 

Hal ini mengingat setiap investasi memiliki risiko keuntungan maupun kerugian. Karena itu, mekanisme pertanggungjawaban pengelola perlu diperjelas tanpa menghambat fleksibilitas BPKH dalam mengembangkan dana haji.

Politisi Fraksi PKB tersebut turut menyoroti ketentuan tanggung renteng dalam undang-undang sebelumnya yang membebankan kerugian investasi kepada para pengelola. 

Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan alternatif mekanisme perlindungan, termasuk kemungkinan penyediaan dana jaminan kerugian, agar pengembangan investasi dapat berjalan dengan tetap memberikan kepastian perlindungan.

“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegasnya.

Terkait posisi BPKH dalam revisi tersebut, Marwan menegaskan bahwa lembaga pengelola keuangan haji itu membutuhkan ruang gerak yang lebih fleksibel untuk mengoptimalkan nilai manfaat dana haji. 

Meski demikian, keleluasaan tersebut harus tetap disertai penguatan tata kelola, pengawasan, dan mekanisme mitigasi risiko investasi.

Sementara itu, menanggapi perbedaan pandangan mengenai apakah regulasi tersebut akan direvisi atau diganti dengan undang-undang baru, Marwan menegaskan bahwa usulan Komisi VIII DPR RI yang telah diputuskan adalah revisi undang-undang. 

Dengan demikian, proses pembahasannya harus mengikuti mekanisme dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Jadi usulan Komisi VIII itu kan diputuskan sebagai revisi. Maka prosedur melakukan revisi itu kita mengikuti peraturan pembuatan perundang-undangan. Kalau penggantian prosedurnya kan tidak seperti itu,” ungkapnya. 

Ia berharap pembahasan bersama pemerintah dapat segera dilakukan sesuai mekanisme revisi yang telah ditetapkan, bukan melalui penyusunan undang-undang pengganti. 

Marwan menekankan, revisi UU Haji diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana haji, tetapi juga membuka peluang optimalisasi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah. * (wulandari)