SuaraTani.com - Jakarta| Komisi III DPR RI terjadwal akan menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kapolri pagi ini, Kamis (12/11/2026), pukul 8.30 WIB.
Komisi III akan meminta penjelasan terkait, pertama, penegakan hukum terhadap tindakan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI; Kedua, tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan atau dikendalikan kepada para tersangka penyadapan ilegal (illegal interception).
Merespons hal ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pihaknya meminta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal, khususnya yang diduga dilakukan kelompok Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang diduga saling terkait.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain lain. Yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis di Jakarta.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menekankan informasi terkait hal tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka, sambungnya, ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP.
“Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir,” pungkasnya. * (jasmin)
.jpeg)
.jpeg)
