SuaraTani.com - Jakarta| Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat kinerja dan koordinasi lintas unit untuk memastikan pelaksanaan APBN 2026 berjalan optimal sekaligus mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027.
Penegasan itu disampaikan Menkeu pada Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Non-Eselon di lingkungan Kemenkeu, Jumat (13/11/2026), di Aula Nagara Dana Rakca, Jakarta.
Menkeu melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama yang terdiri atas tiga pejabat Setjen, dua pejabat DJA, enam pejabat DJPb, satu pejabat DJPK, dua pejabat DJPPR, dan satu pejabat BPPK.
Selain itu, turut dilantik tiga pejabat non-eselon pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Dikatakannya, setiap pejabat yang dilantik harus mampu menerjemahkan arah kebijakan menjadi langkah konkret yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk itu, para pejabat Kemenkeu dituntut menguasai substansi, mengidentifikasi persoalan, mengambil keputusan, serta memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pekerjaan.
“Saya meminta seluruh pejabat Eselon II, Eselon III, administrator, fungsional, semua menguasai substansi, mengidentifikasi persoalan, mampu mengambil keputusan, serta memastikan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang memberikan manfaat nyata,” pesan Menkeu.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun setiap unit memiliki mandat dan fungsi berbeda, seluruh pekerjaan di Kemenkeu saling berkaitan.
Karena itu, pertukaran data, kolaborasi, dan penyelesaian persoalan secara bersama menjadi kunci dalam menjaga pengelolaan APBN agar mampu menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan tetap kredibel.
Secara khusus, Menkeu mendorong penguatan kualitas penganggaran di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) agar lebih berorientasi pada hasil dan prioritas pembangunan dengan tetap menjaga disiplin fiskal.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) diminta memperkuat kualitas transfer ke daerah dan sinergi pengelolaan APBN serta APBD sebagai satu kesatuan instrumen intervensi negara.
“APBN tidak boleh dilihat terpisah dari APBD. Begitu juga APBD adalah bagian dari intervensi negara kepada masyarakatnya. Karena itu, untuk seluruh pejabat pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pastikan APBN dan APBD sebagai satu kesatuan,” tegasnya.
Pada fungsi perbendaharaan, Menkeu meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melanjutkan transformasi melalui digitalisasi, optimalisasi pengelolaan kas negara, dan pembayaran tepat waktu.
Penguatan fungsi Regional Chief Economist juga diperlukan untuk mendukung analisis kondisi ekonomi daerah dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat.
Adapun Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) diminta menjaga strategi pembiayaan APBN yang hati-hati, efisien, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan biaya, risiko, serta dampaknya terhadap ruang fiskal jangka panjang.
Di sisi kelembagaan, Sekretariat Jenderal (Setjen) didorong memperkuat dukungan manajemen, reformasi kelembagaan, dan pengelolaan SDM berbasis kompetensi serta sistem merit.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga diharapkan memperkuat perannya sebagai Corporate University melalui pengembangan kompetensi, manajemen talenta, serta kajian dan riset untuk mendukung pengambilan keputusan.
Menkeu juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan negara yang produktif, tertib, dan akuntabel agar aset negara tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
"Melalui penguatan kinerja, koordinasi, dan profesionalisme seluruh jajaran, Kemenkeu diharapkan semakin mampu menjalankan mandat pengelolaan keuangan negara secara kredibel serta memastikan APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tutup Menkeu. * (erna)
.jpeg)
.jpeg)
