Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Paripurna Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Statistik

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026). foto: ist

SuaraTani.com - Jakarta| Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. 

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dasco dalam rapat menyampaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib serta laporan Pimpinan Komisi X DPR RI dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada 10 November 2026, Komisi X meminta perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik.

“Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tersebut di atas? Apakah dapat disetujui?” tanya Dasco kepada seluruh peserta rapat.

“Setuju,” jawab peserta rapat secara serentak. 

Dengan persetujuan tersebut, pembahasan RUU tentang Statistik dapat dilanjutkan oleh Komisi X DPR RI sesuai mekanisme dan tahapan pembentukan undang-undang. 

Perpanjangan waktu ini memberikan ruang bagi Komisi X untuk melanjutkan pembahasan substansi rancangan regulasi sebelum memasuki tahapan pengambilan keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembaruan regulasi statistik menjadi penting seiring perkembangan kebutuhan data nasional. Statistik memiliki peran strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan publik, evaluasi program pemerintah, serta pengambilan keputusan di berbagai sektor.

Karena itu, pembahasan RUU tentang Statistik diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, transformasi digital, kebutuhan integrasi data, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan statistik nasional. 

Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat mendukung ketersediaan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui perpanjangan waktu pembahasan ini, DPR RI melalui Komisi X melanjutkan proses pendalaman materi RUU tentang Statistik agar substansi pengaturannya dapat dibahas secara komprehensif dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan statistik nasional. * (putri)