Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Penurunan Harga Referensi CPO Diminta Tidak Rugikan Petani Sawit

Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah. foto: ist

SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah meminta pemerintah memastikan penurunan harga referensi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) periode November 2026 tidak berdampak pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani sawit. 

Pasalnya, petani swadaya merupakan kelompok yang paling rentan merasakan dampak penurunan harga CPO karena tidak memiliki kemitraan langsung dengan pabrik kelapa sawit.

“Turunnya harga referensi CPO tidak boleh dijadikan alasan untuk menekan harga TBS petani. Jangan sampai beban penurunan harga ditimpakan seluruhnya kepada petani swadaya,” tegas Ida dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Diketahui, Kementerian Perdagangan menetapkan harga referensi (HR) CPO periode 1–30 November 2026 sebesar US 978,90 permetrikton (MT),turun US$63,25 atau 6,07 persen dibandingkan periode Oktober 2026 yang mencapai US$1.042,15 per MT. 

Pemerintah juga menetapkan bea keluar CPO sebesar US$124 per MT dan pungutan ekspor sebesar 12,5 persen dari HR atau US$122,36 per MT.

Ida mengungkapkan, dampak penurunan harga mulai dirasakan di sejumlah daerah. Di Kalimantan Timur, misalnya, harga TBS periode 16-31 Oktober 2026 turun sebesar Rp66,51 per kilogram atau 1,88 persen menjadi Rp3.476,09 per kilogram. 

Karena itu, pemerintah daerah bersama dinas perkebunan diminta mengawasi pelaksanaan pembelian TBS oleh PKS agar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Ia juga meminta pemerintah menindak tegas pabrik yang membeli TBS di bawah harga penetapan. 

Ida menyoroti mekanisme penetapan harga referensi CPO. Berdasarkan perhitungan Kementerian Perdagangan, HR November 2026 ditetapkan dari rata-rata harga periode 20 September–19 Oktober 2026 di Bursa CPO Indonesia sebesar US$869,07 per MT.

Sementara di Bursa Malaysia sebesar US$1.088,73 per MT, dan pasar Rotterdam sebesar US$1.443,90 per MT.

Karena selisih ketiga harga tersebut melebihi US$40, penetapan HR menggunakan rata-rata dua sumber yang paling mendekati median, yakni Bursa Malaysia dan Bursa CPO Indonesia.

“Ini catatan serius. Indonesia produsen sawit terbesar di dunia, tetapi harga di bursa kita justru sekitar US$220 per ton di bawah Malaysia. Kementerian Perdagangan perlu memperkuat Bursa CPO Indonesia agar mencerminkan harga yang wajar dan menjadi acuan dunia, bukan malah menarik turun harga referensi yang ujungnya dirasakan petani,” ujarnya.

Ida meminta dana pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) benar-benar memberikan manfaat bagi petani melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), bantuan pupuk, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan. 

“Petani ikut menanggung pungutan ekspor melalui harga TBS yang mereka terima. Sudah sepatutnya manfaatnya juga kembali kepada mereka,” katanya.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan dan BUMN, Ida juga meminta pelaksanaan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dijalankan secara transparan dan akuntabel.

“Kami mendukung pembenahan tata kelola ekspor sawit. Namun, jangan sampai muncul margin atau biaya baru dalam rantai ekspor yang akhirnya dibebankan kepada petani lewat harga TBS yang lebih rendah,” tegas Legislator Fraksi PKB tersebut.

Ia memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal persoalan tersebut dalam rapat bersama mitra kerja, termasuk Kementerian Perdagangan. 

Menurutnya, kebijakan harga dan tata kelola ekspor sawit harus tetap berpihak pada jutaan petani sawit rakyat sebagai tulang punggung industri sawit nasional. * (erna)