Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui awak media di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). foto: ist
SuaraTani.com - Jakarta| Pimpinan DPR RI berkomitmen menjaga komunikasi intensif dengan gerakan buruh, pemerintah, dan perusahaan guna mengawal pelindungan tenaga kerja serta mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang lebih baik.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dasco mengatakan, perwakilan koalisi buruh mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Ia pun mengajak kalangan buruh agar tetap berfokus pada perjuangan memperkuat pelindungan pekerja dan tidak terpengaruh oleh berbagai isu yang beredar di media sosial.
“Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyadarkan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan,” ujar Dasco kepada awak media usai pertemuan.
Dasco menegaskan, komunikasi antara DPR, pemerintah, pekerja, dan perusahaan perlu terus dibangun agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibicarakan dan dicarikan penyelesaiannya.
Menurutnya, hubungan yang terjalin secara intensif antarpemangku kepentingan menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga pelindungan pekerja sekaligus mendukung kondisi ekonomi nasional.
“Kami sudah sepakat bahwa ke depan komunikasi akan terus intensif, baik dengan DPR maupun pemerintah dan pekerja serta perusahaan, agar keadaan ekonomi kita menjadi lebih baik,” ungkap politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang mewakili KBPBI menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan DPR RI atas dukungan terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Ia menilai proses pembahasan undang-undang tersebut berlangsung secara terbuka dan komunikatif melalui dialog serta pertukaran argumentasi antara DPR dan kalangan buruh.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bang Dasco khususnya dan seluruh pimpinan DPR atas dukungan terhadap undang-undang yang sangat luar biasa,” kata Andi Gani.
Dikatakannya, gerakan buruh yang tergabung dalam KBPBI tetap berpegang pada konstitusi dan mendukung pemerintahan yang sah.
Penegasan itu disampaikan untuk merespons berbagai anggapan yang menurutnya beredar di media sosial mengenai sikap gerakan buruh.
“Kami setia kepada konstitusi, saya ulangi lagi, setia kepada konstitusi dan pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Pertemuan juga diikuti perwakilan sejumlah organisasi buruh, antara lain KSPSI AGN, KBMI, ASPIRASI, KSN, KAPN, KASBI, GSBI, SP KAI, FSPGI, FPBI, SPSI 73, SPSI YRS, dan Sarbumusi.
Melalui audiensi ini, Pimpinan DPR RI membuka ruang komunikasi berkelanjutan dengan berbagai elemen gerakan buruh.
Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sekaligus menjadi saluran bagi pekerja untuk menyampaikan dan mengadvokasi persoalan ketenagakerjaan. * (erna)


