SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta Danantara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan proses restrukturisasi dan transformasi perusahaan negara tidak mengorbankan tenaga kerja.
Penataan aset, penggabungan perusahaan, hingga pembentukan holding harus diarahkan untuk meningkatkan kinerja BUMN sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kasihlah kesempatan buat Danantara dan BUMN untuk mengelola betul aset-aset negara kita. Yang pasti, semua itu bukan hanya kepentingan dividen untuk kepentingan korporasi saja, tapi bagaimana itu bermanfaat buat masyarakat, bagi bangsa Indonesia ke depannya," ujar Nasim usai Seminar Nasional Outlook BUMN 2027 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, restrukturisasi sejumlah BUMN bukan berarti perusahaan-perusahaan tersebut akan ditutup atau dihilangkan.
Penataan dapat dilakukan melalui berbagai skema, seperti akuisisi, penggabungan, dan pembentukan holding agar pengelolaan perusahaan lebih terintegrasi dan efisien.
Ia mencontohkan penataan sektor perkebunan melalui PTPN yang sebelumnya terdiri atas PTPN I hingga PTPN XIV, kemudian disederhanakan menjadi empat entitas.
Meski struktur organisasi dan pengelolaan berubah, keberlangsungan operasional perusahaan serta nasib tenaga kerja harus tetap menjadi perhatian.
Karena itu, politisi Fraksi PKB tersebut mengingatkan agar transformasi dan pembentukan holding BUMN tidak dimaknai sebagai upaya mengurangi atau menutup lapangan pekerjaan.
Nasim juga meminta Danantara dan BUMN memberikan kejelasan serta menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, termasuk kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sejumlah perusahaan.
Transformasi, restrukturisasi, holdingisasi dan yang semua terjadi ini bukan berarti menutup tenaga kerja kepada masyarakat.
"Permasalahan-permasalahan PHK yang terjadi, beberapa perusahaan-perusahaan ada terjadi masalah dengan karyawan-karyawan itu harus jelas. Kami minta tolong untuk Danantara dan BUMN untuk menyelesaikan semuanya," tegasnya.
Ia juga menyoroti sejumlah BUMN yang menghadapi persoalan keuangan hingga tidak lagi mampu menghasilkan keuntungan.
Menurutnya, persoalan perusahaan-perusahaan tersebut harus diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk penanganan aset yang telah memasuki proses kurator. Ia mencontohkan persoalan yang terjadi di Jiwasraya, PT Pos Indonesia, PT Leces, dan Merpati.
Berbagai persoalan lama tersebut, lanjutnya, menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dalam agenda penyehatan BUMN.
Dengan demikian, restrukturisasi tidak hanya menghasilkan perusahaan yang lebih efisien, tetapi juga memberikan kepastian atas penyelesaian kewajiban perusahaan, termasuk kepada para pekerja.
Nasim mengatakan, tanggung jawab BUMN tidak sebatas menghasilkan keuntungan dan dividen. Pengelolaan aset negara yang diperkirakan mencapai Rp16.000 triliun harus turut mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"BUMN tetap intinya memang harus mendapatkan dividen besar, tapi mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan, dan masyarakat. Jadi tidak hanya untuk mencari keuntungan saja, tapi dia punya tanggung jawab bagaimana kelompok bangsa ini, rakyat kita," ungkapnya.
Dalam seminar tersebut, Nasim turut menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi dan mengawal proses transformasi BUMN serta pengelolaan Danantara.
Ia berharap kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya manusia di Danantara dapat memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja perusahaan negara.
"Dan kita di Komisi VI akan terus mengawasi dan mengawal perjalanan dari Danantara dan BUMN ke depannya," tutupnya. * (putri)
.jpeg)
.jpeg)
