SuaraTani.com - Jakarta| Anggota Komisi VII DPR RI Kaisar Abu Hanifah menyoroti perlunya penguatan kelembagaan Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk menghadapi derasnya arus produk impor yang masuk ke pasar domestik.
Penguatan kewenangan, otoritas, jangkauan, hingga dukungan anggaran BSN menjadi langkah penting untuk melindungi daya saing industri dalam negeri sekaligus menjamin mutu produk dan keamanan konsumen.
Menurutnya, persoalan standardisasi nasional menjadi salah satu perhatian hampir seluruh fraksi di Komisi VII DPR RI. Pasalnya, pasar domestik saat ini dibanjiri berbagai produk impor, mulai dari barang industri strategis hingga produk kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, upaya pemerintah dalam melindungi daya saing industri nasional dinilai belum berjalan optimal.
Ia pun mempertanyakan kemungkinan restrukturisasi BSN agar penanganan standardisasi nasional dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Kaisar mengatakan, pengelolaan urusan standardisasi yang masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan penerapan SNI.
“Apakah memungkinkan jika kita bikin satu atap dan secara kelembagaan tentu dengan penambahan kewenangan, penambahan otoritas dan juga budget untuk penanganannya?” ujar Kaisar.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI bersama pakar Waluyo Marto Wiyoto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Selain penguatan kelembagaan, Politisi Fraksi PKB tersebut juga meminta pandangan Waluyo mengenai urgensi revisi undang-undang yang mengatur standardisasi nasional.
Ia berharap regulasi yang diperbarui nantinya mampu menjadikan SNI sebagai instrumen perlindungan produk dalam negeri, tanpa sekadar menjadi hambatan perdagangan.
Menanggapi hal tersebut, Waluyo menyatakan sepakat bahwa BSN perlu diperkuat, terutama dari sisi kewenangan penegakan, jangkauan, dan dukungan kelembagaan.
Ia menilai pembentukan Panja SNI merupakan langkah tepat untuk menghimpun berbagai masukan pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan regulasi.
Terkait upaya membendung produk impor, Waluyo mengingatkan agar kebijakan standardisasi disusun secara cermat.
Ia mencontohkan produk jeruk asal Cina yang melimpah di pasar domestik dengan harga lebih kompetitif, sementara produk Indonesia justru menghadapi tantangan besar ketika hendak memasuki pasar luar negeri, seperti Jepang.
Waluyo mengusulkan agar Panja mempertimbangkan proyek percontohan dengan memetakan tiga hingga lima jenis produk yang dinilai mengancam keberlangsungan produsen dalam negeri.
Namun, penerapan kewajiban SNI juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Jangan sampai SNI baru nanti malah membebankan UMKM,” tegasnya.
Ia menilai, penerapan standar terhadap UMKM perlu dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, internalisasi, dan pendampingan hingga pelaku usaha mampu memenuhi standar yang ditetapkan.
Waluyo mencontohkan pengalamannya saat menerapkan sistem manajemen keselamatan kontraktor di British Petroleum (BP). Pada tahap awal, para kontraktor belum mampu memenuhi standar sehingga diperlukan pendampingan dan pelatihan sebelum penerapan kewajiban secara penuh.
Waluyo mendorong pemetaan menyeluruh terhadap produk dalam negeri agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
Selain pendampingan standardisasi, dukungan pemasaran dan peningkatan daya saing juga diperlukan agar produk lokal mampu menembus pasar internasional.
Ia juga turut menyinggung peluang penguatan kerja sama industri nasional melalui konsep ‘Indonesia Incorporated’, yakni kolaborasi berbagai sektor industri untuk menawarkan kemampuan dan produk Indonesia secara terintegrasi di pasar global.
Menurutnya, penguatan SNI pada akhirnya perlu didasarkan pada analisis risiko dan dampak agar kebijakan perlindungan industri nasional tidak justru menjadi beban bagi pelaku usaha. * (putri)


