SuaraTani.com - Medan| Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat membacakan Nota Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumut terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Pertaama, Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Penyampaian nota jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan, Jumat (20/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Surya menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, saran, dan masukan fraksi-fraksi DPRD Sumut yang dinilai menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kedua Ranperda tersebut.
Terkait perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Surya menjelaskan, penyesuaian regulasi dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan daerah dengan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penyesuaian juga dilakukan seiring dengan penataan struktur organisasi perangkat daerah.
Pemprov Sumut menegaskan, penetapan tarif dan objek retribusi harus memiliki dasar hukum yang jelas, didukung pelayanan nyata, serta mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan, tingkat pemanfaatan, nilai aset, dan kemampuan masyarakat.
"Kebijakan optimalisasi PAD harus tetap memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, daya beli, keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta iklim investasi di Sumatera Utara," jelas Surya.
Untuk meningkatkan penerimaan daerah, lanjut Surya, Pemprov Sumut akan memperkuat pendataan potensi pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan.
"Digitalisasi juga menjadi salah satu langkah strategis melalui perluasan transaksi nontunai, pengembangan layanan E-Samsat Sumut, serta digitalisasi pembayaran retribusi pada perangkat daerah pengelola," ujarnya.
Selain itu, setiap perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi didorong menyediakan informasi yang mudah diakses masyarakat. Informasi tersebut meliputi jenis pelayanan, objek pungutan, dasar hukum, besaran tarif, tata cara pembayaran, hingga manfaat pelayanan.
Pengawasan penerimaan daerah juga akan diperkuat melalui rekonsiliasi data, evaluasi berkala, pengendalian internal, serta koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan kebocoran pendapatan daerah.
Terkait opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemprov Sumut menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi hubungan keuangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dan Tim Pembina Samsat akan terus memperkuat sosialisasi, transparansi rincian tagihan, serta rekonsiliasi penerimaan agar masyarakat memahami mekanisme pemungutan tersebut," jelasnya.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi mengenai penyesuaian tarif, Pemprov Sumut sepakat bahwa kebijakan pajak dan retribusi harus mempertimbangkan dampak sosial ekonomi serta kemampuan masyarakat.
Pemerintah juga membuka peluang pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran pajak dan retribusi daerah sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, penambahan objek retribusi baru harus didukung ketersediaan fasilitas, sumber daya manusia, standar pelayanan, serta sistem administrasi pemungutan yang memadai.
"Penerapannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing perangkat daerah dengan tetap mengutamakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik," jelas Surya.
Selain perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemprov Sumut juga menyampaikan jawaban terhadap Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Perubahan regulasi tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat miskin terhadap keadilan dan perlindungan hukum.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat pendekatan restorative justice atau penyelesaian perkara secara restoratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Pemprov Sumut juga mendorong pemberdayaan paralegal desa melalui program PRESTICE 2025–2030 yang diarahkan untuk memperkuat pendampingan dan penyelesaian permasalahan hukum masyarakat di 33 kabupaten/kota," ujarnya.
Selain itu, penyederhanaan pendataan penerima bantuan hukum melalui pemanfaatan basis data kesejahteraan diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran.
Dengan demikian, masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh akses layanan hukum secara lebih mudah.
Melalui pembahasan dan penyempurnaan kedua Ranperda tersebut, Pemprov Sumut berharap dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mewujudkan pengelolaan pendapatan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperluas akses keadilan bagi seluruh masyarakat Sumut. * (junita sianturi)


