SuaraTani.com - Jakarta| Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman menegaskan pentingnya integrasi penganggaran antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai satu kesatuan utuh.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak boleh lagi dikotomikan antara proyek pusat dan daerah karena sasaran akhir dari setiap kebijakan fiskal adalah kesejahteraan masyarakat di daerah.
Sebagai contoh konkret, Wamenkeu meminta agar kementerian/lembaga terkait memastikan Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi dan pembangunan di daerah-daerah bencana.
"Seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumba telah teralokasikan secara jelas ke dalam pagu anggaran masing-masing kementerian/lembaga," kata Wamenkeu Luky dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pendekatan ini menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk berjalan seirama, di mana sumber pendanaan baik melalui APBN maupun APBD diarahkan secara bersinergi demi kepentingan penerima manfaat akhir, yaitu masyarakat di daerah terdampak.
Guna memastikan efektivitas pemanfaatan anggaran yang terbatas, Wamenkeu juga menekankan pentingnya kedisiplinan teknis dalam pencantuman lokasi atau lokus kegiatan secara rinci.
Dengan pemetaan lokus yang disiplin, pemerintah dapat memastikan bahwa hasil pembangunan dari uang negara yang terbatas dapat dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin, serta benar-benar dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.
Luky mengatakan, Kemenkeu akan siap siaga mendampingi serta membantu kementerian/lembaga dalam menjalankan tugas dan target pembangunan secara produktif dan akuntabel. * (erna)

