Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan-suaratani.com-ika
Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan mengatakan, jika dilihat dari program yang disusun Kemendikbud, perhatian kementerian masih belum bergeser dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dimana sudah disiapkan anggaran Bantuan Operasional sekitar Rp4,5 triliun untuk 118 PTN.
Padahal di masa pandemi ini, PTS juga mengalami kesulitan disebabkan banyak mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah karena mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu, sudah seharusnya Kemendikbud juga memberikan bantuan operasional ke PTS seperti yang diberikan ke PTN.
“Kalau pun tidak bisa sebesar yang diberikan ke PTN, bisa saja untuk PTS bantuan operasional yang diberikan sama dengan bantuan operasional untuk tingkat SMA sebesar Rp1 juta,” ujar Sofyan Tan dalam rapat kerja dengan Kemendikbud, Rabu (20/1/2021).
Sofyan menyebutkan, PTS juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depan, karena keterbatasan daya tampung yang dimiliki PTN.
“Saat ini ada sekitar 4.000 PTS dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar yang juga membutuhkan perhatian dan bantuan dari Mas Menteri,” ucap politisi PDI Perjuangan ini.
Sofyan yang mewakili Dapil Sumut 1 ini menyakini, sebagai pejabat yang rasional dan pintar bernegosiasi, Nadiem Makarim mampu mencuri perhatian Menteri Keuangan untuk bisa menambah anggaran untuk bantuan operasional PTS.
“Ini memang sekedar saran Mas Menteri, tetapi jika ini bisa direalisasikan, maka akan membuat PTS di Indonesia menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.
Selain meminta Kemendikbud memberikan perhatian terhadap PTS, Sofyan Tan juga meminta Kemendikbud untuk lebih sering mensosialisasikan program dan capaian kerja yang baik, sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa Kemendikbud dibawah kepemimpinan Nadiem Makarim tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
“Nah untuk itu, kesenjangan itu harus perlu diperbaiki,” tuturnya.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim memaparkan, di tahun 2021 ini Kemendikbud mendapat pagu anggaran pendidikan sebesar Rp81,5 triliun atau sekitar 18,4% dari pagu anggaran pendidikan yang mencapai Rp550 triliun.
“Dari pagu anggaran tersebut, Rp31,13 triliun merupakan pendanaan wajib untuk PIP/KIP, kuliah (termasuk ADIK), tunjangan guru non PNS, BOPTN dan BPPTN-BH Perguruan Tinggi, BPOTN Vokasi dan pengembangan destinasi pariwisata,” ucap Nadiem.* (ika)
