SuaraTani.com – Medan| Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), R Sabrina mengingatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyesuaikan program pembangunan tahun 2022 dengan program strategis nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi setelah diterpa pandemi Covid-19.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu menyusun program yang inovatif dan selaras dengan program strategis nasional.
“Dampak Covid-19 ini sangat besar bagi kita dan dunia, untuk memulihkannya pembangunan daerah dengan pemerintah pusat harus sinkron sehingga target pembangunan kita bisa tercapai,” kata Sabrina usai menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2021 di Lantai 6, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (25/2/2021).
Ada tujuh program prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 yang perlu menjadi acuan pemerintah daerah dalam pembangunan yaitu, ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental, infrastruktur untuk ekonomi, lingkungan hidup dan stabilitas Polhukam.
“Inilah yang perlu kita jadikan acuan di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kita, misalnya di bagian ketahanan ekonomi kita perlu mengembangkan UMKM, menggunakan energi terbarukan atau green energy, pengembangan wisata dan lainnya,” terang Sabrina.
Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,4-6% di tahun 2021 dan wilayah Sumatera memiliki andil 21,2% untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Sumut sebagai unggulan di wilayah barat dinilai perlu memberikan kontribusi yang besar.
“Kita tentu optimis, prediksi Bank Indonesia di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kita melaju sekitar 4,8% hingga 5,2%, jadi target itu mudah-mudahan bisa kita capai,” tambahnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya bekerja di atas rata-rata untuk mencapai target pembangunan. Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional ada di angka 6% sehingga di tahun 2039 Indonesia bisa mencapai pendapatan perkapita US$ 12.000 (high economy).
“Kita perlu strategi baru untuk mengembalikan trajectory (lintasan) pembangunan setelah ekonomi dihantam pandemi. Kalau bekerja biasa-biasa saja dan hanya mencapai 5% di tahun 2022 maka kita akan terjebak di middle income rate hingga tahun 2045. Kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi 6% sehingga di tahun 2043 atau 2039 bisa lepas dari middle dan masuk ke high economy,” terang Suharso.
Untuk bisa mencapai hal tersebut, menurut Suharso perlu ada transformasi ekonomi dengan cara meningkatkan produktivitas di setiap sektor.
“Kita harus membuat tahun 2022 menjadi pijakan baru agar trajectory bisa kita ubah, mengubah low productivity menjadi high productivity. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi nasional harus ada loncatan dan 2022 menjadi 6%,” tambah Suharso.
Acara ini dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, para kepala daerah dan Sekda se-Indonesia, serta lembaga terkait. Juga hadir kepala Bappeda se-Indonesia dan juga OPD terkait. * (wulandari)
