SuaraTani.com – Medan| Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara (Sumut), Ujiana Sianturi mengapresiasi perhatian Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap pelaku UMKM di Tanah Air termasuk di Sumut.
Hal itu dikatakan Ujiana kepada wartawan, Kamis malam (16/9/2021) di Medan, usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Jokowi, Rabu, 15 September 2021 di Istana Merdeka, Jakarta.
Sebagaiamana diketahui, Presiden Jokowi mengundang sejumlah ketua Asosiasi UMKM se-Indonesia di Istana Merdeka pada Rabu, 15 September 2021. Salah satu diantaranya adalah Ketua Asosiasi UMKM Sumut, Ujiana Sianturi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden turut didampingi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menurut Ujiana, ada beberapa permasalahan UMKM yang disampaikannya kepada Presiden Jokowi pada pertemuan itu, dan permasalahan itu umumnya sama dengan yang disampaikan Ketua Asosiasi UMKM dari provinsi lain. Diantaranya, masalah pengurusan izin pangan industri rumah tangga (PIRT), BPOM dan sertifikat halal.
Ujiana yang juga pelaku eksportir kopi dan produk-produk UMKM ini, mengatakan kendala yang kerap dihadapi para UMKM di Sumut adalah di rumah produksi dan dokumen.
“Sebagian daerah ada yang meminta atau mensyaratkan kelengkapan dokumen dengan menyertakan izin mendirikan bangunan (IMB), akta usaha, dan wajib ikut Badan Penyelenggara Jaminan Sosiasl (BPJS) Ketenagakerjaan. Persyaratan inilah yang menjadi kendala besar pelaku UMKM dalam mengurus sertifikat usahanya,” kata Ujiana yang bangga dan senang bertemu dan berbicara langsung dengan Presiden Jokowi membahas permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di tanah air.
Kendala lainnya adalah permodalan. Menurut Ana panggilan akrab Ujiana, pemerintah telah memberikan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Tapi pada kenyataannya tidak terealisasi karena di lapangan perbankan masih meminta adanya agunan.
“Persoalan-persoalan inilah yang kami sampaikan ke Pak Jokowi. Banyak pelaku UMKM yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan tadi. Ya, Pak Presiden sangat mengapresiasi sekali. Kami berharap dengan pertemuan itu ada kemudahan yang bisa diperoleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya terlebih di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Ana.
Mahasiswi pascasarjana Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU) ini juga mengatakan, selain permasalahan di atas hal lain yang mereka sampaikan ke Presiden Jokowi adalah keringanan pembayaran tarif listrik dan air.
“Karena modal yang dimiliki pelaku UMKM kita sangat terbatas,” jelasnya.
Mengenai jumlah pelaku UMKM yang memiliki izin, menurut Ana, dari 2,2 juta pelaku UMKM di Sumut 60% atau berkisar 1,32 juta diantaranya adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang pangan. Dari jumlah itu (1,32 juta), masih berkisar 30% atau 396 ribu pelaku UMKM yang telah mengantongi izin atau sertifikasi lengkap seperti label halal dan BPOM.
“Itu artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum punya izin. Bukan mereka tidak mau mengurus izin tapi karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha,” jelas Ana.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah Ketua Asosiasi UMKM lebih dulu menyampaikan pandangan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan jaminan sosial untuk pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang nilainya hingga ratusan triliun.
"Kondisi pendemi saat ini dirasakan oleh semua negara di dunia. Dan kita pemerintah Indonesia mengambil kebijakan bukan lock down agar ekonomi rakyat juga tetap terjaga dan bisa tumbuh," ungkap Presiden Jokowi.
"Kita ambil kebijakan PSBB dan PPKM tapi juga disertai policy yang berpihak kepada UMKM, ada BLT, PKH, Banpres, Banpres Produktif, stimulus kredit dan kemudahannya. tapi saya yakin kebijakan ini belum sepenuhnya merata dan memuaskan. Maka saya akan lakukan upaya yang lebih efektif dan tepat sasaran pada UMKM," lanjut Presiden Jokowi dalam pidatonya.
Untuk diiketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,2 triliun untuk menyalurkan BLT kepada warteg dan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di daerah level 4. Dana itu akan disalurkan kepada 1 juta penerima.
“Kami sangat gembira dan bersyukur karena pemerintah melalui Pak Jokowi peduli pada kami. Aspirasi kami soal relaksasi, restrukturisasi kredit dan leasing serta BLT disambut dengan kebijakan oleh Presiden Jokowi. Terimakasih kepada Pak Jokowi. Begitu juga dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang juga memberi perhatian bagi dunia usaha di Sumut,” ucap Ana. * (junita sianturi)
