Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Labuhanbatu.suaratani.com-ist Suara Tani com – Labuhanbatu| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu menggelar agenda konsultasi ke sejumlah kabupaten di Propinsi Sumatera Barat dan Aceh.
Meskipun di sejumlah daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimasa Pandemi Covid-19 saat ini semua kegiatan masyarakat telah dibatasi oleh pemerintah namun DPRD Labuhanbatu bersikukuh ke luar Provinsi dalam agenda konsultasi.
Beberapa anggota DPRD Labuhanbatu saat dikonfirmasi wartawan, sedang berada di luar Kabupaten Labuhanbatu. Ada yang berada di sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Barat.
"Benar, kemungkinan semua anggota DPRD berangkat ke luar kota. Kami berada di salahsatu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat," ujar salah seorang anggota DPRD Labuhanbatu saat dihubungi wartawan, Senin (6/9/2021) siang.
Menurutnya, keberangkatan mereka ke berbagai instansi terkait di kabupaten lain dalam agenda konsultasi.
"Ya, perbandingan antara dinas terkait potensi hak-hak kabupaten setelah undang-undang yang berlaku sekarang, ada juga yang dibatasi oleh pemerintah pusat dan provinsi sekarang," tambahnya singkat.
Sementara, salahseorang anggota DPRD Labuhanbatu lainnya dari Fraksi PAN mengaku sedang berada di Kota Langsa.
Terpisah, Ketua DPRD Labuhanbatu Hj Meika saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp pribadinya belum memberikan keterangan terkait kepergian anggota DPRD Labuhanbatu ke luar Provinsi tersebut.
Senada Sekwan DPRD Labuhanbatu Elyani Dalimunthe juga gagal konfirmasi. Sebab, telpon dan pesan singkat ke selularnya tak berbalas.
Alhasil, tak didapat informasi apa faedah dan dampak kunjungan anggota DPRD Labuhanbatu ke luar Provinsi bagi masyarakat dalam kunjungan tersebut. Khususnya, konsulatsi yang masih ke level DPRD kabupaten di daerah lainnya.
Menanggapi hal ini, Ketua LSM Pelopor Labuhanbatu Syaiful Bahri kepada wartawan memberi penilaian jika Meika tidak layak menjadi seorang pimpinan DPRD Labuhanbatu.
Karena menurut Syaiful, bagi seorang pejabat publik, apalagi sebagai wakil rakyat, seharusnya bisa memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat melalui sejumlah media maupun langsung ke masyarakat.
"Contohnya, anggota DPRD Labuhanbatu saat ini lagi keluar kota dalam agenda konsultasi sebagai upaya untuk menciptakan perda yang dapat mensejahterakan rakyat. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan dampak atau kinerja DPRD Labuhanbatu," ujar Syaiful di Rantauprapat.
Syaiful juga mengaku heran atas seringnya anggota DPRD Labuhanbatu pelesiran ke luar Provinsi dimasa pandemi Covid-19 saat ini.
"Mungkin dalam setahun ini, sudah 3 kali anggota DPRD Labuhanbatu berangkat ke luar daerah," ungkapnya.
Atas hal ini, Syaiful meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumut agar memeriksa atau mengaudit dan menginventarisir seluruh kegiatan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan pihak DPRD Labuhanbatu dalam setahun ini.
"Ada indikasi penggunaan keuangan APBD untuk kegiatan itu, tidak tepat sasaran. Sebab, kegiatan konsultasi ke sejumlah kabupaten di luar Provinsi Sumut beraroma studi banding atau kunjungan kerja," tandas Syaiful. *(fajar)
