Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa.suaratani.com-ist SuaraTani.com – Medan| Penggunaan energi baru terbarukan (EBT) mulai dilirik untuk dikembangkan secara massal oleh pemerintah daerah. Hal ini didorong biaya produksi energi yang dihasilkan pembangkit listrik energy baru terbaru yang lebih kompetitif.
Disamping itu menurut Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, tekanan di perdagangan internasional yang membutuhkan produk yang sumber energinya harus berasal dari energy bersih, menjadi faktor pendorong pengembangan pembangkit listrik EBT.
“Ini yang kemudian berapa tahun terakhir, pengembangan EBT terus didorong oleh pemerintah yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2014 dan kemudian Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 sebagai upaya menjamin keamanan pasokan energy. Dan ini juga diikuti dengan target bauran energy terbarukan di tahun 2025 mencapai 23%,” ujar Fabby dalam temu pers Perkembangan 2 Tahun Insiatif Jawa Tengah Solar Province yang digelar secara daring, Jumat (17/9/2021).
Fabby menyebutkan, pengembangan pembangkit listrik EBT diyakini lebih memberi keuntungan.
Ia mencontohkan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang masa pakainya tetap bisa dipakai hingga 30 tahun, maka listrik yang dihasilkan gratis setelah investasi pembangunan sudah kembali 8 hingga 10 tahun.
“Jadi PLTS itu investasi meski memang jangka panjang. Tapi dengan teknologi yang ada, itu kita bisa mendapatkan listrik yang gratis seumur hidup kita,” urainya.
Lebih lanjut Fabby mengatakan, selain dengan Jawa Tengah, saat ini ada dua pemerintah provinsi yang menjalin kerja sama dengan pihaknya untuk pengembangan implementasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED), yakni Provinsi Jambi dan Bali yang akan mengembangkan energy surya.
Untuk Bali sendiri sudah diawali dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) dengan target energy surya di RUED yang disusun cukup besar.
‘Dan Bali sendiri kan sedang digadang-gadang oleh pemerintah untuk menjadi model pulau yang 100% menggunakan energy baru terbarukan di tanun 2045. Jadi kita mengarah ke sana,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, selama ini pihaknya mengandalkan pembiayaan dari APBN dan APBD untuk menyokong program pengembangan PLTS atap seperti program PLTS solar home system (SHS), PLTS komunal off-grid, Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), maupun PLTS atap di bangunan publik seperti kantor pemerintahan, sekolah/pesantren.
“Hingga 2021, sudah terbangun 995 kWp PLTS di Jawa Tengah yang dipasang dengan APBN (881 kWp) dan APBD provinsi serta kabupaten (114 kWp). Jumlah tersebut seharusnya bertambah dengan sedang dibangunnya PLTS atap di UMKM dan pondok pesantren berjumlah total 31 unit dengan kapasitas 192 kWp, yang penyelesaiannya masih terkendala pandemi Covid-19,” ungkap Sujarwanto.
Salah satu kebijakan yang sedang diramu oleh ESDM Jateng yakni peta jalan energi surya. Peta jalan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pengembangan PLTS di Jateng dan memberikan sinyal untuk menarik lebih banyak lagi investasi di PLTS atap baik skala industri maupun rumah tangga, dan mendorong pembangunan PLTS terapung di berbagai waduk yang ada di Jateng.
Program Manager Akses Energi Berkelanjutan, IESR Marlistya Citraningrum, mengatakan, hasil survey pasar IESR yang dilakukan di 7 wilayah di Jateng untuk sektor rumah tangga, bisnis/komersial, dan UMKM juga menunjukkan adanya ketertarikan tinggi untuk memasang PLTS atap dengan skema pembiayaan yang menarik.
“Di Jateng sendiri terdapat potensi pasar kelompok bisnis/komersial yang berminat memasang PLTS atap mencapai 9,8 persen (setara 16.000-unit usaha) dan UMKM 10,8 persen (setara 450.000-unit usaha),” ulas Marlistya Citraningrum.
Merujuk pada hasil survey IESR tersebut yang juga menemukan bahwa keekonomian menjadi faktor penting bagi responden, ke depannya Dinas ESDM Jawa Tengah akan mendorong skema pembiayaan dengan “zero capex” atau tanpa biaya investasi awal terutama untuk konsumen bisnis dan industri serta mendorong lembaga keuangan, termasuk bank daerah, untuk identifikasi pembiayaan dengan bunga rendah dan tenor panjang.
Selain itu, sejalan dengan rekomendasi IESR, Pemprov Jateng mulai mengandalkan energi surya untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 12,94% pada tahun 2021. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan PLTS atap di sektor industri dan komersial.
Tersedianya kebijakan dan komitmen pemerintah Jateng terhadap pengembangan PLTS atap mendapat sambutan baik dari kalangan industri. Terbukti dari total 8,8 MW PLTS yang sudah terpasang di Jateng, 4,3 MWp berasal dari industri.
Selain PLTS atap, Jateng juga memiliki 42 waduk yang memiliki potensi sebagai lokasi PLTS terapung. Hasil pemetaan yang dilakukan IESR dan Pemprov Jateng menunjukkan potensi teknis total 723 megawatt-peak (MWp). Waduk Kedung Ombo, Waduk Gajah Mungkur, Waduk Wadaslintang dan Waduk Mrica merupakan beberapa waduk yang menarik perhatian beberapa investor dan solar developer. *(ika)
