SuaraTani.com-Taput| Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menyikapi Keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) No 29/HUK/2021 tentang Penonaktipan 10.681 peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) terhitung tanggal 1 Oktober 2021.
"Menyikapi perihal nonaktifnya 10.681 peserta BPJS PBI-JK dari Kemensos kami mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Dukcatpil Taput, Dinas Kesehatan dan BPJS Tarutung untuk membahas sebab penonaktifan tersebut," ujar Kepala Dinas Sosial Taput, Rahman Situmeang kepada SuaraTani.com, Kamis (7/10/2021).
Rahman mengatakan, hal tersebut terjadi akibat adanya perbaikan data di Kemensos, hingga terdapatlah data kependudukan yang tidak padan, ada yang tidak masuk DTKS, ada yang nama dan NIK yang ganda serta ada masyarakat yang sudah meninggal.
Hal ini kemungkinan terjadi saat pendataan tahun 2017 ke bawah dimana pada saat itu sistim masih kurang bagus.
“Jadi, kita akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki data tersebut. Apabila ada yang belum masuk DTKS silakan lapor ke kepala desa agar dilaksanakan musdes,” ujar Kadis Rahman.
Mengenai anjuran agar setiap keluran dan desa melaksanakan musyawarah desa (musdes), Rahman mengatakan, pihaknya akan elihat dulu BNBA (by name by adress) karena datanya baru mereka minta ke Pusat.
“Siapa nama dan dari desa mana yang sepuluh ribu lebih ini, baru kita beritahu ke camat agar diteruskan ke desa atau kelurahan bersangkutan supaya dilaksanakan musdes siapa yang layak dan tidak untuk dimasukkan ke DTKS. Mengenai NIK ganda silakan diperbaiki ke Dukcapil,” jelasnya.
Terkait surat pemberitahuan perihal nonaktifnya 10.681 peserta BPJS PBI-JK dari BPJS Taput ke Dinsos, Rahman menjelaskan, suratnya tidak ada.
“Hal ini saya ketahui dari media,dan langsung kita tindak lanjuti dengan mengundang mereka untuk rapat. Dan, sudah kita ambil langkah-langkah perbaikan dan hal ini sudah kita laporkan ke bapak Bupati Taput,” kata dia.
Pihaknya berharap, masyarakat bersabar karena proses perbaikan ini secepatnya akan dilaksanakan untuk dilaporkan ke Kementerian Sosial. * (darwin nainggolan)
